Taipei, 5 Mar. (CNA) Hampir 70 persen responden mengatakan mereka akan mendukung pasangan yang belum menikah dan perempuan lajang memiliki anak jika perlindungan institusional utama telah ditetapkan, menurut sebuah survei daring yang dirilis LSM pengasuhan anak di Taiwan hari Selasa (3/3).
Childcare Policy Alliance mengatakan bahwa ketika perlindungan tidak tersedia, 71 persen menentang kelahiran anak di luar nikah dan 61 persen menentang pengasuhan anak oleh orang tua tunggal.
Namun, setelah kedua orang tua memiliki kewajiban tunjangan anak, serta adanya dukungan pengasuhan anak dari pemerintah dan langkah-langkah antidiskriminasi, penolakan akan berbalik menjadi hampir 70 persen dukungan, kata aliansi.
Terkait perempuan lajang yang memiliki anak, aliansi tersebut mengatakan 60 persen menentang gagasan tersebut jika tidak ada sistem pendukung pengasuhan anak, antidiskriminasi, dan dukungan di tempat kerja.
Jika sistem dukungan pemerintah tersedia, responden akan berbalik menjadi 70 persen mendukung perempuan lajang memiliki anak, kata aliansi tersebut.
Taiwan menghadapi penurunan angka kelahiran yang parah, dengan tingkat fertilitas totalnya termasuk yang terendah di dunia bersama Singapura, kata aliansi itu dalam konferensi pers di Taipei menjelang Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret.
Aliansi tersebut mengatakan mereka melakukan survei daring dari 13 Februari hingga 24 Februari dan mengumpulkan 1.305 tanggapan, di mana 88,5 persen berasal dari perempuan.
Wang Chao-ching (王兆慶), koordinator Childcare Policy Alliance, mengatakan bahwa "Orang Taiwan sebenarnya tidak sekonservatif yang dibayangkan."
Berbeda dengan pernikahan sesama jenis, masyarakat tidak memandang kelahiran anak di luar nikah melalui penilaian moral, tetapi khawatir dari segi praktis bahwa pengasuhan anak oleh orang tua tunggal tidak akan memiliki sumber daya, kata Wang.
"Jika sistem pemerintah tersedia, semua orang akan mendukungnya," menurut Wang.
Lin Lu-hung (林綠紅), ketua Taiwan Women's Link, mengatakan bahwa perempuan Taiwan bukannya tidak mau memiliki anak, melainkan menginginkan anak tanpa hubungan mertua.
Ia mengatakan bahwa meskipun beberapa pemerintah daerah menyubsidi pembekuan sel telur, persyaratan harus menikah dan salah satu pasangan infertil berarti "Banyak perempuan yang berharap melahirkan saat lajang tidak dapat menggunakan" sel telur tersebut, sehingga akhirnya dibuang.
Lin mendesak Yuan Legislatif untuk memprioritaskan pengesahan ketentuan yang telah disepakati secara luas dalam Undang-Undang Reproduksi Berbantu agar perempuan lajang dapat menggunakan reproduksi berbantu dan menerima perlindungan institusional serta sumber daya.
Anggota dewan pengawas The Alliance of Educare Trade Unions, Chen Liangyin (陳亮吟) juga mengatakan kebijakan tidak seharusnya hanya dipikirkan dari sudut pandang orang tua heteroseksual berpasangan.
Selain menyediakan layanan pengasuhan anak publik berkualitas yang benar-benar membuat orang tua merasa tenang, pemerintah seharusnya juga memungkinkan satu orang saja memperoleh dua kali hak cuti tanpa bekerja untuk pengasuhan anak dengan tunjangan, yakni total selama 12 bulan, ujarnya.
Lee Ying-hsueh (李盈學), direktur kebijakan di Awakening Foundation, mengatakan kemiskinan di kalangan ibu tunggal sering disalahpahami sebagai moralitas pribadi atau pilihan yang salah, padahal itu sebenarnya adalah hasil dari hukuman sistemik.
Ia menyerukan pemerintah untuk mengikuti rekomendasi dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) guna memastikan anak-anak di semua tipe keluarga dapat menikmati kepentingan terbaik mereka melalui sumber daya perawatan publik yang memadai dan undang-undang antidiskriminasi.
Selesai/ja/JC
