Taipei, 13 Jan. (CNA) Menteri Kesehatan Shih Chung-liang (石崇良) mengatakan pada Senin (12/1) bahwa kementeriannya tengah merevisi regulasi untuk memungkinkan rumah sakit merekrut secara langsung pekerja perawatan asing, yang akan membantu pasien rawat inap dengan kondisi akut dalam memenuhi kebutuhan perawatan harian sekaligus meringankan beban kerja tenaga keperawatan.
Berbicara kepada wartawan, Shih mengatakan bahwa sebelumnya, pasien atau keluarga harus mempekerjakan pengasuh mereka sendiri, yang kadang-kadang menyebabkan konflik dengan manajemen rumah sakit. Masalah ini menjadi sangat jelas selama pandemi COVID-19, yang menyoroti perlunya sistem manajemen terpadu untuk semua pengasuh di rumah sakit.
Shih menjelaskan bahwa program percobaan "Perawatan Terpadu Rawat Inap" diluncurkan tiga tahun lalu untuk memungkinkan rumah sakit menugaskan asisten perawatan terlatih bekerja bersama perawat, dengan biaya yang dibagi antara pasien dan sistem Asuransi Kesehatan Nasional (NHI).
Program ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, katanya, karena membantu mengurangi beban kerja dan keuangan keluarga. Namun, rumah sakit menghadapi kekurangan pekerja perawatan, itulah sebabnya kementerian kesehatan mempertimbangkan untuk memperkenalkan pekerja perawatan asing dengan keterampilan menengah.
Sebelumnya, mereka hanya dapat dipekerjakan oleh institusi perawatan jangka panjang, bangsal perawatan kronis, dan unit perawatan pernapasan, dan bukan rumah sakit umum. Namun, permintaan untuk perawatan harian telah meningkat dari pasien rawat inap dengan kondisi akut, katanya.
Kementerian telah berkomunikasi dengan kelompok keperawatan untuk mengatasi kesalahpahaman bahwa pekerja perawatan asing akan menggantikan perawat dalam negeri, tambahnya.
Shih menekankan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk meringankan beban kerja mereka, sehingga mereka dapat fokus pada tugas profesional sementara perawatan harian ditangani oleh pekerja perawatan asing.
MOHW saat ini sedang mendiskusikan revisi peraturan terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL).
Shih mengatakan usulan ini merupakan langkah positif namun mencatat bahwa revisi tersebut bisa memakan waktu, karena MOL ingin memastikan tidak ada kontroversi sebelum secara resmi mengumumkan perubahan.
Kementerian berharap dapat menyelesaikan perubahan peraturan pada kuartal kedua tahun ini, tambahnya.
Selesai/IF