Taipei, 9 Jan. (CNA) Partai oposisi pada hari Jumat (9/1) kembali memblokir anggaran khusus yang ditujukan untuk memperkuat postur pertahanan Taiwan secara keseluruhan dan anggaran umum tahun 2026 karena apa yang mereka sebut sebagai kegagalan pemerintah dalam menyiapkan anggaran yang sesuai dengan hukum.
Fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa telah mengajukan mosi dalam agenda sidang legislatif hari Jumat yang akan mengirimkan proposal anggaran tersebut ke komite untuk ditinjau, namun mosi tersebut ditolak dengan suara 59-50 oleh anggota legislatif dari Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP).
Pemungutan suara tersebut dilakukan setelah Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) memperingatkan bahwa kegagalan untuk mengesahkan anggaran umum sebesar NT$3,03 triliun (Rp1,5 kuadriliun) dapat membuat pemerintah pusat tidak dapat mengakses dana sebesar NT$299,2 miliar, termasuk untuk pertahanan dan alokasi pemerintah daerah.
• Cho, menteri-menteri menguraikan dampak jika proposal anggaran umum Kabinet gagal
Dana tersebut akan dialokasikan untuk inisiatif baru (NT$101,7 miliar), biaya operasional dan program berkelanjutan (NT$180,5 miliar) serta Dana Cadangan Pertama dan Kedua serta Dana Cadangan Bencana (NT$17 miliar).
Pemerintah masih dapat menggunakan dana lain untuk pembayaran seperti gaji pegawai negeri dan pembayaran kesejahteraan sosial yang diatur undang-undang melalui mekanisme "anggaran sementara" berdasarkan anggaran yang disetujui tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal Fraksi KMT Lo Chih-chiang (羅智強) mengatakan kepada wartawan setelah pemungutan suara bahwa fraksinya berharap pemerintahan Presiden Lai Ching-te (賴清德) akan terlebih dahulu menyusun anggaran sesuai dengan hukum.
Lo mendesak pemerintahan Lai untuk sepenuhnya mengalokasikan dana untuk kenaikan gaji militer serta kenaikan pensiun bagi pensiunan polisi dan pemadam kebakaran, sesuai dengan rancangan undang-undang yang disahkan oleh partai oposisi tahun lalu.
Kabinet telah menolak untuk mengalokasikan dana untuk kenaikan tersebut dan telah meminta interpretasi konstitusional atas rancangan undang-undang tersebut, yang masih menunggu keputusan.
Anggota legislatif dari dua partai oposisi juga memblokir usulan anggaran khusus pertahanan sebesar NT$1,25 triliun yang diumumkan oleh Lai pada 26 November. Ini adalah keenam kalinya anggota legislatif oposisi memberikan suara menentang anggaran khusus tersebut.
Oposisi menuntut agar Lai memberikan penjelasan kepada Legislatif mengenai anggaran khusus tersebut dan menjawab pertanyaan anggota legislatif sebelum peninjauan rencana pengeluaran dimulai.
TPP juga mengkritik proposal tersebut, dengan mengatakan bahwa di tengah keterlambatan pengiriman senjata yang dipesan dari AS, tidak masuk akal untuk mengharapkan dukungan oposisi terhadap rencana pengeluaran pertahanan yang mereka sebut sebagai "tidak transparan" dan tidak secara jelas merinci item yang didanai.
Selesai/ML
