Taipei, 19 Des. (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan hari Kamis (18/12) menginstruksikan pelaksanaan skema subsidi upah minimum, dengan total tidak melebihi NT$2 miliar (Rp1,06 triliun), bagi sektor manufaktur yang terdampak situasi internasional, termasuk untuk pemberi kerja pekerja migran.
Rapat MOL pada September memutuskan mulai Januari tahun depan upah bulanan minimum akan dinaikkan dari NT$28.590 menjadi NT$29.500, sedangkan per jamnya naik dari NT$190 menjadi NT$196. Kementerian juga menyatakan akan menyediakan langkah pendukung bagi industri yang terdampak tarif Amerika Serikat.
Baca juga: Taiwan akan naikkan upah minimum pada 2026
Wakil Direktur Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja Chen Shih-chang (陳世昌), Kamis menjelaskan kepada media bahwa MOL telah mengumumkan penugasan kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Industri (IDA) untuk melaksanakan langkah subsidi upah minimum tahun depan.
Harapannya, kata Chen, ini dapat mendukung industri dalam menyesuaikan kebijakan upah minimum pemerintah sekaligus menjaga stabilitas lapangan kerja bagi pekerja marjinal.
Sasaran subsidi ini adalah perusahaan manufaktur yang terdampak situasi internasional, serta yang operasionalnya benar-benar terpengaruh, di mana pendapatan mereka menurun dengan persentase tertentu dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ujarnya.
Besaran subsidi, kata Chen, akan dihitung sebagai subsidi tetap berdasarkan jumlah pekerja yang diasuransikan dalam kelas upah minimum di masing-masing perusahaan.
Secara prinsip, total anggaran untuk subsidi ini tidak melebihi NT$2 miliar, namun rincian dan jadwal pelaksanaannya akan diumumkan kemudian oleh IDA Kementerian Urusan Ekonomi (MOEA), kata Chen.
Di sisi lain, MOEA mengatakan mereka dan MOL telah melakukan pembahasan intensif mengenai isi subsidi dan mekanisme pelaksanaannya, dan pedoman operasionalnya sedang disusun dan akan segera diumumkan,
MOL juga pernah mendorong skema subsidi upah dasar pada 2022 dan 2023. Saat itu, sasaran subsidi adalah sektor jasa, sehingga pekerja migran -- yang tidak dipekerjakan di bidang tersebut -- tidak dimasukkan dalam dasar perhitungan. Namun, kali ini, tenaga kerja asing sektor manufaktur dipastikan dicakup.
Kepala Departemen Standar Ketenagakerjaan dan Kesetaraan Kerja MOL, Huang Chi-ya (黃琦雅) menyatakan skema subsidi upah minimum kali ini terutama bertujuan mendukung industri tradisional dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak situasi internasional.
Kelompok ini juga merupakan pihak yang paling banyak mempekerjakan pekerja migran, kata Huang. Oleh karena itu, jika tenaga kerja asing dikecualikan dari skema ini, maka cakupan dan efektivitas bantuan bagi industri tradisional, UKM, serta para pegawai mereka akan berkurang dan melemah, tambahnya.
Berdasarkan data, saat ini terdapat 47.000 perusahaan manufaktur yang mempekerjakan pekerja migran industri, 46.000 di antaranya merupakan industri tradisional. Selain itu, terdapat 43.000 perusahaan manufaktur dengan jumlah pekerja di bawah 100 orang, yang mencakup 92,5 persen dari total.
(Oleh Elly Wu, Tseng Chih-yi, dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
