Taipei, 19 Des. (CNA) Partai-partai oposisi Taiwan hari Jumat (19/12) mengatakan mereka akan mencoba memakzulkan Presiden Lai Ching-te (賴清德) atas apa yang mereka gambarkan sebagai praktik tidak demokratisnya baru-baru ini, meskipun terdapat hambatan praktis yang akan menghalangi skenario tersebut.
Langkah ini diambil setelah Lai pada Senin tidak mengumumkan amandemen hukum terbaru yang akan memungkinkan pemerintah daerah menerima bagian pendapatan pemerintah yang lebih besar, dengan alasan undang-undang tersebut akan merugikan keberlanjutan fiskal Taiwan.
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menolak untuk menandatangani undang-undang tersebut, yang dijadikan Lai sebagai alasan untuk tidak mengumumkannya ke publik, yang biasanya dianggap sebagai hal rutin.
"Lai Ching-te telah menjadikan dirinya kaisar. Ia telah menunjukkan bahwa ia tidak menghargai opini publik," kata Fu Kun-chi (傅崐萁), koordinator Fraksi Kuomintang (KMT), dalam konferensi pers di Yuan Legislatif (Parlemen).
Huang Kuo-chang (黃國昌), koordinator Fraksi Partai Rakyat Taiwan (TPP), mengatakan bahwa menurut Konstitusi, Lai seharusnya mengumumkan undang-undang tersebut dalam sepuluh hari setelah Parlemen pada 5 Desember menolak usulan Yuan Eksekutif (Kabinet) untuk mempertimbangkan kembali revisi tersebut.
"Belum pernah ada presiden yang sejauh ini menolak untuk mengumumkan undang-undang yang telah disahkan Parlemen," kata Huang.
Ia mengatakan fraksi-fraksi oposisi akan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Lai untuk ditinjau dalam sidang pleno, namun ia tidak menyebutkan kapan.
Menurut Pasal Tambahan Konstitusi, mosi pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden diajukan setelah mendapatkan dukungan dari setengah jumlah total legislator.
Setelah itu, mosi tersebut harus mendapatkan persetujuan dua pertiga dari jumlah total legislator sebelum diteruskan ke para hakim agung yang duduk di Mahkamah Konstitusi Taiwan untuk diadili.
Namun, mahkamah, yang biasanya memiliki 15 hakim agung tetapi saat ini hanya memiliki delapan, berada di bawah ambang batas hukum untuk mengadili, dan upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan tersebut telah gagal setelah para kandidat ditolak Parlemen.
Artinya, upaya pemakzulan ini tidak dapat diberlakukan bahkan jika berhasil lolos dari Parlemen, yang juga hampir mustahil karena mayoritas dua pertiga dalam pemungutan suara sulit tercapai seiring KMT dan TPP hanya memegang 60 dari 113 kursi, di samping dua legislator yang juga condong ke KMT.
Ketika diminta berkomentar tentang upaya pemakzulan ini, juru bicara Kantor Kepresidenan Karen Kuo (郭雅慧) mengatakan pihaknya menghormati setiap langkah selama masih dalam batas Konstitusi.
Secara terpisah pada Kamis, legislator DPP Wu Szu-yao (吳思瑤) mengatakan bahwa dengan Mahkamah Konstitusi yang lumpuh dan partai oposisi yang terlalu optimis terhadap pengaruh mereka di Parlemen, rencana untuk memakzulkan presiden kemungkinan besar hanya sebuah sandiwara.
Selesai/JC
