Taipei, 18 Des. (CNA) Pemerintah Taiwan menambah anggaran sebesar NT$170 juta untuk menjamin keberlanjutan layanan pengganti sementara bagi perawat asing guna mendukung hak istirahat pekerja migran dan kesinambungan perawatan.
Pemerintah mendorong pemberi kerja perawat rumah tangga asing untuk memanfaatkan layanan pengganti sementara serta program perawatan pengganti jangka pendek bagi keluarga pengguna perawat asing. Melalui kebijakan ini, pekerja migran dapat mengambil cuti, sementara pihak yang dirawat tetap memperoleh layanan perawatan yang memadai. Kedua layanan tersebut dapat digunakan hingga 52 hari setiap tahun.
Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menyatakan bahwa hingga Agustus tahun ini, layanan pengganti sementara telah digunakan sebanyak 720.000 kali. Tingginya angka pemanfaatan tersebut menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat signifikan.
Sebelumnya, layanan perawatan jangka pendek yang dibiayai MOL telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar NT$550 juta pada Agustus, disertai keputusan agar Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) turut meninjau kebutuhan penambahan dana untuk layanan tersebut.
Dalam rapat Komite Dana Stabilitas Ketenagakerjaan yang digelar hari ini, Direktur Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) MOL, Lydia Huang (黃齡玉), menyampaikan bahwa MOHW mengajukan usulan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025 sebesar NT$88,2 bagi program perluasan layanan tersebut bagi keluarga pengguna perawat asing.
Menurut Huang, usulan tersebut memperoleh dukungan dari komite, sehingga kedua kementerian sepakat masing-masing mengalokasikan dana sebesar NT$88,2 juta. Dengan demikian, total tambahan anggaran mencapai NT$176,4 juta.
Su Yu-kuo (蘇裕國), kepala seksi di WDA MOL menjelaskan bahwa anggaran awal layanan respite tahun ini sebesar 640 juta dolar Taiwan telah ditingkatkan menjadi NT$740 juta, dan dengan penambahan terbaru, total anggaran akan mencapai NT$920 juta.
Huang mengatakan, melihat tren penggunaan tahun ini, jumlah pemanfaat layanan diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan tahun depan. Selain itu, kebijakan yang memungkinkan warga berusia 80 tahun ke atas mempekerjakan perawat migran tanpa penilaian kebutuhan, yang baru berjalan tiga bulan, telah mencatat lebih dari 10.000 permohonan.
Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pemerintah kembali mengajukan penambahan anggaran baik untuk layanan pengganti sementara maupun perawatan jangka pendek, ujar Huang.
Meski demikian, Huang menegaskan bahwa peningkatan jumlah pengguna menunjukkan semakin tingginya pemahaman pemberi kerja mengenai hak pekerja migran untuk memperoleh pola istirahat tujuh hari kerja satu hari libur melalui mekanisme layanan pengganti sementara atau perawatan jangka pendek, sejalan dengan tujuan awal kebijakan tersebut.
(Oleh Wu Hsin-yun dan Agoeng Sunarto)
