Taipei, 16 Des. (CNA) Keuangan pemerintah akan terdampak oleh amandemen terbaru yang didorong oleh partai oposisi untuk meningkatkan dana publik yang dialokasikan ke pemerintah daerah, kata Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Senin (15/12) saat kebuntuan terkait isu tersebut masih berlanjut.
Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menolak untuk menandatangani undang-undang tersebut dan Lai belum secara resmi memberlakukannya, menandai pertama kalinya seorang presiden Republik Tiongkok (nama resmi Taiwan) tidak secara terbuka memberlakukan rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Yuan Legislatif.
Keduanya berpendapat bahwa amandemen tersebut melanggar Konstitusi dan akan merugikan keuangan publik Taiwan.
Dalam video yang direkam sebelumnya dan diunggah Senin malam, Lai mengatakan bahwa sebagai presiden, ia berkewajiban untuk menjaga sistem demokrasi Taiwan sesuai dengan Konstitusi, serta memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan setiap warga negara.
"Dengan mempertimbangkan situasi konstitusional saat ini, saya harus dengan jelas menjelaskan kepada masyarakat risiko yang kita hadapi," kata Lai dalam video tersebut, yang dibuat setelah ia bertemu dengan Cho dan Presiden Yuan Ujian Chou Hung-hsien (周弘憲) untuk membahas isu tersebut.
Amandemen yang disahkan pada bulan November itu, menurut Lai, akan membuat pemerintah daerah menerima lebih banyak pendanaan dengan mengorbankan kebijakan utama pemerintah pusat.
Hal itu akan memaksa pemerintah pusat untuk meminjam NT$563,8 miliar (Rp299,1 triliun) selama tahun fiskal 2026, melebihi batas defisit yang diatur undang-undang -- yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Utang Publik, katanya.
Lebih lanjut, Lai berpendapat, legislasi tersebut akan menyebabkan pemerintah pusat harus meminjam dalam jumlah berlebihan setiap tahun, sehingga melumpuhkan keuangannya.
Namun, penggunaan angka tersebut agak menyesatkan.
Amandemen yang dikritik Lai akan mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan setidaknya jumlah subsidi yang sama kepada pemerintah daerah pada tahun 2026 seperti yang dilakukan pada tahun 2025, yaitu sekitar NT$545,5 miliar.
Namun, pemerintah Lai hanya mengalokasikan NT$280,9 miliar untuk subsidi pemerintah daerah dalam proposal anggaran 2026, atau kekurangan NT$264,6 miliar dari NT$545,5 miliar yang diwajibkan.
NT$299,2 miliar lainnya yang termasuk dalam angka NT$563,8 miliar versi Lai adalah defisit yang sudah diusulkan untuk anggaran umum 2026 dan tidak terkait dengan isu alokasi.
NT$563,8 miliar tersebut sekitar NT$109 miliar di atas batas defisit yang diatur undang-undang -- yang didefinisikan sebagai 15 persen dari total anggaran 2026 yang diusulkan sebesar NT$3,035 triliun.
Isu ini memuncak pada Senin, ketika Lai tidak mengumumkan amandemen tersebut sesuai tenggat waktu yang diatur undang-undang, setelah Cho menolak untuk menandatanganinya karena "pelanggaran konstitusional besar," yang memicu kekhawatiran akan krisis konstitusional.
Dalam video tersebut, Lai juga memperingatkan tentang konsekuensi fiskal dari amandemen lain yang disahkan oleh anggota legislatif pada Jumat yang akan sebagian membatalkan pemotongan pensiun untuk pegawai negeri sipil dan guru sekolah negeri serta menghentikan pengurangan yang direncanakan hingga 2029.
Lai mengatakan bahwa langkah tersebut, yang pada dasarnya akan meniadakan sebagian reformasi pensiun yang diperkenalkan oleh pemerintahan Partai Progresif Demokratik (DPP) pada tahun 2018, akan menyebabkan kekurangan dana pensiun pegawai negeri sebesar NT$700 miliar.
"Mantan Presiden Ma [Ying-jeou] memperingatkan pada tahun 2013 jika sistem pensiun tidak direformasi, maka akan jatuh ke jurang seperti kereta yang melaju kencang," kata Lai. "Sekarang, kereta itu berbalik arah dan kembali melaju menuju jurang."
Perpecahan besar antara Lai dan Legislatif yang dikuasai oposisi juga terlihat dalam kritiknya terhadap rancangan undang-undang lain yang disponsori oleh anggota kaukus oposisi Kuomintang (KMT) yang ia anggap sebagai "Penyalahgunaan" kekuasaan legislatif mereka.
Ia menyerukan kepada para pengusul rancangan undang-undang tersebut untuk menariknya, karena menurutnya hal itu mengirimkan sinyal "berbahaya" bahwa anggota legislatif oposisi dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mengesahkan undang-undang yang melanggar keadilan sosial dan demokrasi.
Selesai/ja
