Taipei, 31 Okt. (CNA) Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan) hari Kamis (30/10) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk menghapus kemungkinan pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman sepuluh tahun atau lebih atas kasus pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan cedera parah atau kematian.
Kabinet mengatakan dalam usulannya bahwa aturan baru ini bertujuan untuk "Mencegah kejahatan kekerasan besar."
RUU tersebut disetujui sebagai bagian dari paket amandemen yang lebih luas yang dirancang Kementerian Kehakiman, namun masih harus ditinjau oleh Yuan Yudikatif sebelum diajukan ke Legislatif.
Amandemen lain dalam paket tersebut bertujuan untuk menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan antara 2021 dan 2024 terkait pembebasan bersyarat dan kondisi hukuman mati.
Salah satu amandemen yang diusulkan akan melarang pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa yang penilaiannya terbukti terganggu oleh penyakit mental atau kognitif selama kejahatan atau persidangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Taiwan saat ini hanya mengecualikan mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau di atas 80 tahun dari hukuman mati.
Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang ketika mereka tidak dapat membela diri karena gangguan kognitif melanggar hak konstitusional mereka atas pembelaan hukum yang adil.
Mahkamah juga mengatakan bahwa hukuman seperti itu bertentangan dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa individu dapat mendapatkan pengurangan hukuman ketika kemampuan mereka untuk mengenali tindakan ilegal terganggu karena kondisi kognitif.
Selesai/JC
