Taipei, 30 Sep. (CNA) Taiwan mempertahankan Tingkat 1 dalam Laporan Perdagangan Orang terbaru Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), yang menyatakan otoritas Taiwan "Sepenuhnya memenuhi standar minimum pengakhiran perdagangan manusia," meskipun ada kekurangan dalam memperlakukan pekerja migran.
Taiwan, yang menerima Tingkat 1 untuk tahun ke-16 berturut-turut dalam laporan 2025, bergabung dengan 32 negara lain yang mendapatkan peringkat tertinggi itu, termasuk Kanada, Finlandia, Jerman, Swedia, Inggris, dan AS.
Peringkat ini berarti pemerintah Taiwan telah melakukan upaya mengatasi perdagangan manusia dan memenuhi standar minimum Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia AS tahun 2000 (TVPA), namun tidak berarti masalah tersebut tidak ada di Taiwan atau bahwa upaya yang dilakukan sudah cukup, menurut laporan.
Menurut laporan tersebut, Taiwan telah menghukum lebih banyak pelaku perdagangan manusia, secara signifikan meningkatkan jumlah korban yang dirujuk ke layanan, dan menyelidiki kasus dugaan kerja paksa oleh entitas komersial.
Namun, otoritas Taiwan telah menyelidiki lebih sedikit kasus, menuntut lebih sedikit tersangka, dan belum sepenuhnya menerapkan prosedur identifikasi korban, yang mempersulit akses beberapa korban terhadap keadilan dan perlindungan, kata laporan itu.
Laporan tersebut juga mencatat kekurangan dalam regulasi pekerja migran di Taiwan dan kondisi kerja mereka.
Disebutkan bahwa protokol inspeksi yang tidak memadai dan "Terkotak-kotaknya otoritas dan tanggung jawab di berbagai kementerian terus menghambat upaya untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut kasus kerja paksa pekerja migran, termasuk pekerja perikanan di industri perikanan lepas pantai Taiwan yang sangat rentan."
Selain itu, pembatasan hak pekerja migran untuk berganti pekerjaan di tengah kontrak dan kurangnya undang-undang ketenagakerjaan khusus yang menjamin hak-hak perawat migran oleh otoritas terus membuat ribuan orang rentan terhadap eksploitasi dalam kerja paksa, menurut laporan.
Laporan tersebut mendefinisikan perdagangan manusia sebagai kejahatan di mana "Pelaku perdagangan mengeksploitasi dan mengambil keuntungan dengan memaksa orang dewasa atau anak-anak untuk melakukan pekerjaan atau terlibat dalam seks komersial."
Ikan hasil tangkapan Taiwan tetap tercantum dalam "Daftar Barang yang Diproduksi oleh Pekerja Anak atau Kerja Paksa" dua tahunan Departemen Tenaga Kerja AS, setelah ditambahkan pada 2021 dan kembali pada 2023.
Selesai/IF
