Taipei, 17 Juli (CNA) Sebuah aliansi hari Kamis (17/7) menggelar konferensi pers di depan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), meminta anak buah kapal (ABK) migran perikanan laut jauh dimasukkan ke Undang-Undang (UU) Standar Ketenagakerjaan dan dilindungi asuransi kecelakaan kerja.
Kegiatan ini digelar setelah CNN baru-baru ini merilis laporan berjudul "Taiwan dianggap sebagai benteng nilai-nilai liberal. Namun, para pekerja migran melaporkan adanya kekerasan, cedera, dan kematian di industri perikanannya."
Baca juga: Di tengah laporan CNN, Taiwan: Tak toleransi kekerasan ke ABK migran
Aliansi Perlindungan Hak Asasi Pekerja Migran Perikanan dalam konferensi pers menyatakan bahwa MOL bertanggung jawab penuh dalam melindungi hak ABK migran laut jauh, serta menyerahkan petisi yang mendesak agar Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) secara nyata bekerja mewujudkannya.
Menurut peneliti senior Taiwan Association for Human Rights, Shih Yi-hsiang (施逸翔), sistem "dua jalur perekrutan" Taiwan menyebabkan ABK laut jauh tidak mendapatkan perlindungan UU Standar Ketenagakerjaan sebagaimana nelayan pesisir, dan membuat mereka tidak tercakup asuransi kecelakaan kerja.
Padahal, kata Shih, mereka bekerja di kapal berbendera Republik Tiongkok (Taiwan), yang seharusnya dianggap sebagai perpanjangan wilayah Taiwan, sehingga ABK di atasnya juga dianggap bekerja di wilayah negara tersebut.
Oleh karena itu, ujarnya, mereka layak memperoleh perlindungan tenaga kerja yang setara dengan pekerja migran lain yang direkrut melalui UU Layanan Ketenagakerjaan, termasuk cakupan UU Ketenagakerjaan dan asuransi kecelakaan kerja.
Shih juga menambahkan bahwa dalam pertemuan konsultatif ketenagakerjaan antara Taiwan dan Uni Eropa (UE) baru-baru ini, perwakilan UE menyebutkan bahwa kapal laut jauh seharusnya dilengkapi Wi-Fi.
Baca juga: Uni Eropa: Berharap Taiwan tingkatkan perlindungan hak ABK migran
Tanpa Wi-Fi sebagai sarana komunikasi eksternal, para ABK laut jauh, yang banyak di antaranya harus tinggal di laut hingga sepuluh bulan, akan kesulitan meminta pertolongan jika mengalami perlakuan tidak pantas, ujarnya.
Ia menyerukan agar MOL turut mendorong Direktorat Jenderal Perikanan (FA) merevisi undang-undang, dan mewajibkan semua kapal perikanan laut jauh memasang Wi-Fi, agar seluruh ABK dapat menikmati hak komunikasi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Yilan Migrant Fishermen Union, Allison Lee (李麗華) menyatakan bahwa MOL "melepaskan" ABK laut jauh, padahal UU Standar Ketenagakerjaan menyebutkan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan termasuk dalam cakupannya dan berlaku bagi seluruh hubungan kerja.
Ia menyerukan agar MOL menggelar dialog rutin dengan organisasi masyarakat sipil, serta membentuk satuan tugas lintas kementerian khusus untuk perlindungan hak asasi ABK migran guna mewujudkan komitmen tersebut.
Direktur Departemen Kebijakan Pekerja Migran di Serve the People Association Lennon Wong (汪英達) mengatakan bahwa kasus-kasus yang dilaporkan CNN bukanlah kasus tunggal, melainkan hanya "puncak gunung es".
ABK laut jauh, kata Wong, biasanya hanya menerima upah per bulan US$550 (Rp8,989 juta) -- di bawah upah minimum Taiwan NT$28,590 (Rp15,877 juta) -- ditambah lagi gaji mereka baru dibayarkan setelah sepuluh bulan kerja.
Ia mendesak pemerintah untuk segera memulai inspeksi ketenagakerjaan menyeluruh di laut guna menangani masalah-masalah tersebut secara serius.
Sebagai tanggapan, MOL menyampaikan bahwa sistem hukum saat ini mengatur hak-hak ketenagakerjaan nelayan melalui pengelolaan terpisah, dengan pihak kapal merekrut dan memutuskan hubungan kerja ABK laut jauh di luar negeri, serta langsung mengembalikan mereka ke negara asal setelah pekerjaan selesai.
Oleh karena itu, kata kementerian, FA mengatur hak-hak mereka berdasarkan kewenangan dari UU Perikanan Laut Jauh, dengan menetapkan "Peraturan tentang Izin dan Manajemen Pemekerjaan Awak Kapal Asing ke Luar Negeri".
MOL juga menyebutkan bahwa FA telah menyusun "Rencana Aksi untuk Perikanan dan Hak Asasi Manusia", yang mereka sebut telah mencakup strategi pelaksanaan dan langkah konkret perlindungan hak-hak ABK.
Kementerian tersebut mengatakan mereka akan terus mendukung pelaksanaan rencana tersebut dan bekerja sama dengan FA untuk menjamin hak pekerja dan meningkatkan kondisi hidup nelayan.
Terkait tuntutan pemasangan Wi-Fi di semua kapal perikanan laut lepas, MOL menyebutkan bahwa FA terus merumuskan panduan penggunaan yang dapat dijadikan acuan oleh pelaku usaha, serta menetapkan pedoman pemberian subsidi untuk akses komunikasi ABK.
Selain itu, kata MOL, mereka akan menggunakan LINE@1955mw_id (移點通) sebagai mekanisme pengaduan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh di laut untuk membantu ABK yang mengalami cedera, sakit, atau membutuhkan dukungan psikologis.
Mengenai tuntutan inspeksi ketenagakerjaan di laut secara menyeluruh, MOL menyatakan bahwa pihaknya sedang melaksanakan "Rencana Aksi untuk Perikanan dan Hak Asasi Manusia" dengan menggandeng FA untuk melakukan pemeriksaan bersama terkait keselamatan dan kesehatan kerja di kapal perikanan laut jauh.
MOL mengatakan mereka juga akan merancang pemeriksaan khusus terhadap kondisi kerja dan keselamatan nelayan, serta mengundang pakar dan akademisi untuk ikut serta, guna membantu pengusaha meningkatkan keselamatan operasional di kapal perikanan.
(Oleh Elly Wu dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
