Taipei, 15 Juli (CNA) Seorang pelatih di National Taiwan Normal University (NTNU) melakukan perundungan terhadap pemain sepak bola putri dengan mengancam akan menahan satuan kredit semester (SKS) jika mereka tidak bersedia menjalani tes darah untuk tujuan penelitian, kata Kementerian Pendidikan (MOE), Senin (14/7).
Kementerian mengatakan bahwa komite pencegahan perundungan kampus NTNU menyimpulkan tindakan pelatih tersebut memenuhi definisi perundungan dan merekomendasikan skorsing selama dua tahun.
Menurut MOE, universitas melaporkan kasus tersebut melalui sistem pelaporan keamanan kampus pada November 2024 dan meluncurkan investigasi formal berdasarkan pedoman pencegahan perundungan di kampus.
Legislator Partai Progresif Demokratik Chen Pei-yu (陳培瑜) pertama kali mengungkap kasus ini ke publik pada November lalu, mengatakan para pemain diwajibkan berpartisipasi dalam proyek penelitian Dewan Sains dan Teknologi Nasional yang melibatkan pengambilan darah sebanyak tiga kali sehari selama 14 hari berturut-turut.
Chen juga mengatakan bahwa pada tahap awal studi, pengambilan darah dilakukan orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi medis untuk melakukannya, dan para pemain diberitahu bahwa mereka tidak akan diberikan SKS atau dikeluarkan dari sekolah jika tidak mematuhi.
Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Facebook hari Minggu, NTNU mengatakan bahwa pelatih tersebut telah dicopot dari semua tugas administratif dan kepelatihan pada Desember 2024.
Setelah Pekan Olahraga Antarperguruan Tinggi Nasional pada Mei tahun ini, pelatih tersebut menandatangani surat permintaan maaf, yang disampaikan kepada para pemain oleh staf NTNU, kata universitas yang berbasis di Taipei itu.
Investigasi sekolah menemukan bahwa beberapa pengambilan darah melanggar Undang-Undang Penelitian Subjek Manusia, tambah pernyataan itu, serta menyebutkan bahwa studi tersebut telah dihentikan dan semua materi diperintahkan untuk dimusnahkan.
MOE mengatakan bahwa komite peninjau etika penelitian NTNU gagal menjalankan tugas pengawasannya, dan dua peneliti utama akan menghadapi sanksi administratif.
Universitas diperintahkan untuk menghentikan semua peninjauan etika penelitian manusia baru mulai 1 Juli dan harus menyerahkan rencana tertulis untuk perbaikan dalam waktu tiga bulan, kata kementerian.
Selesai/ja
