Taipei, 15 Juli (CNA) Perwakilan Uni Eropa dalam sebuah pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), Senin (14/7) mengatakan mereka berharap Taiwan terus mendorong pemasangan fasilitas WiFi di kapal perikanan laut jauh, serta meningkatkan perlindungan hak-hak anak buah kapal (ABK) migran melalui kerja sama bilateral.
Delegasi Komisi Eropa yang terdiri dari Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan, Sosial dan Inklusi dan Badan Eropa untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkunjung ke Taiwan untuk bertukar pandangan mengenai kerja layak di sektor perikanan, dialog sosial, dan isu keselamatan serta kesehatan kerja.
Baca juga: Di tengah laporan CNN, Taiwan: Tak toleransi kekerasan ke ABK migran
Menteri Ketenagakerjaan Taiwan, Hung Sun-han (洪申翰) dalam wawancara usai pertemuan mengatakan bahwa rapat kali ini dipimpin Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan, Sosial dan Inklusi Komisi Eropa, Mario Nava.
Ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 2018 seorang pejabat setingkat Direktur Jenderal memimpin langsung delegasi ke Taiwan, kata Hung.
Mario Nava menegaskan kembali posisi Uni Eropa dalam memperkuat perlindungan hak pekerja perikanan laut jauh.
Ia menyampaikan harapan agar Taiwan terus mendorong pemasangan fasilitas WiFi di kapal penangkap ikan jarak jauh, dan menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan negara-negara pengirim tenaga kerja terbanyak demi meningkatkan hak-hak pekerja migran.
Direktur Jenderal Departemen Perencanaan Umum MOL, Chuang Mei-Chuan (莊美娟), menambahkan bahwa dalam pertemuan ini Taiwan membagikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi untuk Perikanan dan Hak Asasi Manusia serta Inisiatif Perekrutan Adil.
Sementara itu, pihak Uni Eropa berbagi perkembangan kebijakan kerja layak dan praktik terbaik terkait penyediaan WiFi di kapal, kata Chuang.
Terkait WiFi di kapal perikanan jarak jauh, Chuang menyebut bahwa Uni Eropa mengusulkan mekanisme komunikasi berbasis satelit dan cara penyediaan WiFi murah serta mudah diakses.
Hal ini berkaitan dengan aspek teknis yang dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Perikanan (FA) ke depannya.
Chuang juga menyampaikan bahwa serikat pekerja di Taiwan melaporkan adanya kasus di mana majikan mematikan WiFi di kapal. Isu ini akan disampaikan ke FA untuk menjadi perhatian khusus, tambahnya.
Hung mengatakan bahwa Uni Eropa memandang dialog sosial sebagai sarana dan proses untuk menyelesaikan masalah, dengan melibatkan pengalaman dari lapangan guna memperkaya informasi.
Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini Uni Eropa juga mengundang mitra sosial mereka, sementara Taiwan turut mengundang organisasi yang fokus pada hak asasi ABK migran, ujarnya.
MOL menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, FA memaparkan implementasi Rencana Aksi untuk Perikanan dan Hak Asasi Manusia, serta menanggapi kritik dari mitra sosial dan komunitas internasional terkait jam kerja panjang dan eksploitasi di kapal perikanan laut jauh.
FA, kata MOL, menyatakan mereka akan mengacu pada Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 188 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dalam menyusun rencana aksi.
Hal ini termasuk peningkatan upah, asuransi, dan kondisi hidup awak kapal; penyediaan fasilitas istirahat di darat; serta pemasangan kamera pengawas di kapal, kata FA dikutip kementerian.
Selain itu, kata ditjen tersebut menurut MOL, manajemen agensi tenaga kerja dan kapal asing juga akan diperketat, serta kerja sama akan diperluas melalui penandatanganan MoU dengan serikat pekerja Indonesia.
(Oleh Chang Hsiung-feng dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
