Taipei, 3 Mar. (CNA) Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan, Minggu (2/3) mendesak pemerintah RI untuk memerhatikan kesejahteraan mahasiswa Indonesia di luar negeri dengan meningkatkan dukungan dalam bentuk beasiswa, fasilitas, serta perlindungan hukum yang lebih baik.
Dalam surat pernyataan yang diterima CNA, untuk menuju ke arah sana, pihaknya meminta adanya pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri untuk menjamin hak-hak pelajar diaspora.
“Selain itu sebagai bagian dari komunitas global, kami menuntut pemerintah Indonesia untuk proaktif dalam mengupayakan perdamaian dunia serta menyatakan penolakan keras segala bentuk invasi, penjajahan, dan pengambilalihan paksa wilayah negara lain melalui kekuatan militer,” kata Febriyanti Rukmana, Ketua Umum PPI Taiwan.
Untuk di Taiwan, saat ini yang mendesak adalah penempatan pejabat Kemendikti Ristek di KDEI Taipei yang berperan sebagai atase pendidikan, kata PPI Taiwan.
Hal ini diperlukan mengingat jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia di Taiwan merupakan yang terbesar dibandingkan di negara lain, menurut perhimpunan tersebut.
“Sebagai mahasiswa Indonesia yang berada di Taiwan, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menyuarakan aspirasi perubahan positif di Indonesia,” kata PPI Taiwan.
Dalam pernyataan tersebut, PPI Taiwan merespons sejumlah momen sosial politik di Indonesia, di antaranya dukungan terhadap kebebasan berekspresi; pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; serta transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi.
PPI Taiwan juga mengatakan mereka menolak terhadap dwifungsi TNI atau Polri dan kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Kami berharap pernyataan sikap ini dapat menjadi pengingat bahwa mahasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Kami akan terus berjuang bersama rakyat Indonesia untuk mencapai Indonesia yang lebih baik, adil, dan lebih sejahtera,” sebut PPI Taiwan.
Selesai/JC
