Taipei, 27 Des. (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), Rabu (26/12) mengatakan bahwa mereka akan menerbitkan pedoman yang lebih baik untuk memberi tahu pekerja migran perempuan di Taiwan tentang hak-hak mereka dan anak-anaknya pada akhir Januari 2025 nanti.
Pedoman tersebut adalah kompilasi dari langkah-langkah pemerintah yang ada yang berada di bawah yurisdiksi beberapa lembaga dan mencakup kebutuhan yang mungkin muncul selama kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak, menurut kementerian tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja Chen Shih-chang (陳世昌) mengatakan dalam konferensi pers bahwa pedoman tersebut akan mencakup hak-hak pekerjaan pekerja migran -- misalnya, kontrak kerja mereka tidak dapat diubah sepihak ketika mereka hamil.
Ada juga informasi tentang pusat panggilan yang dapat dihubungi jika mereka memiliki pertanyaan tentang kehamilan mereka, serta pengingat tentang pentingnya mengadopsi tindakan kontrasepsi, kata Chen.
Pedoman tersebut akan dibagikan secara fisik di pusat aktivitas wanita dan anak lokal dan selama kunjungan rumah oleh pekerja sosial, serta di aplikasi LINE dan melalui saluran siaga 1955 yang digunakan pekerja migran untuk mengajukan keluhan, tambah Chen.
Peraturan tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Indonesia, Vietnam, dan Thai, kata Chen, menambahkan bahwa versi bahasa Mandarin juga akan tersedia untuk majikan dan agensi tenaga kerja.
Ditanya apakah layanan yang diuraikan dalam pedoman juga berlaku untuk pekerja migran hilang kontak, Chen mengatakan layanan tersebut tidak membedakan.
Namun, ketika ditanya apakah pedoman tersebut mencakup arahan yang meminta lembaga medis untuk tidak melaporkan pekerja migran hilang kontak yang mencari layanan perawatan, Chen mengatakan bahwa masalah tersebut masih dibahas Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan serta Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, Su Yu-kuo (蘇裕國), Kepala Divisi Manajemen Tenaga Kerja Lintas Batas Direktorat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja (WDA), mengatakan bahwa WDA juga sedang mempertimbangkan untuk menawarkan subsidi persalinan kepada pembantu rumah tangga asing dan pengasuh untuk sebagian menutupi biaya membesarkan anak-anak mereka di Taiwan atau negara asal mereka.
Pembantu rumah tangga dan perawat migran tidak dilindungi Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan dan oleh karena itu tidak berhak atas subsidi persalinan, kata Su, menambahkan bahwa masalah ini baru-baru ini diangkat legislator di Yuan Legislatif.
WDA sedang membahas kriteria untuk pekerja migran agar memenuhi syarat untuk subsidi dengan kementerian kesehatan, tambah Su.
Selesai/JC
