Taipei, 16 Des. (CNA) Kelompok-kelompok yang mewakili pekerja migran, Minggu (15/12) mendesak pemerintah Taiwan untuk menindak agensi tenaga kerja yang secara ilegal menahan izin kerja dan transfer pekerja.
Kelompok-kelompok tersebut, dipimpin oleh Domestic Caretaker Union yang berbasis di Taoyuan dan Taiwan International Workers Association, menyampaikan tuntutan mereka di luar gedung Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) di Taipei.
Para demonstran menyatakan bahwa izin kerja dan transfer merupakan dokumen terpenting bagi pekerja migran di Taiwan. Dokumen ini membuktikan kelayakan mereka untuk bekerja serta menentukan masa berlaku Kartu Izin Tinggal Alien (ARC) dan manfaat sosial mereka.
Namun, para agen tenaga kerja kerap menahan dokumen tersebut dengan alasan "Melindungi" pekerja. Bahkan, mereka sering meminta pekerja atau pemberi kerja baru untuk membayar "Biaya perekrutan" atau "Biaya dokumen," menurut kelompok tersebut.
Para pengunjuk rasa mendesak MOL untuk meningkatkan sanksi bagi agen atau pemberi kerja yang menahan dokumen tersebut, serta memastikan bahwa pekerja memiliki izin kerja, paspor, dan ARC mereka sendiri saat tiba di Taiwan maupun selama inspeksi di tempat kerja.
Sebagai tanggapan, Lee Hui-fen (李慧芬), seorang pejabat di Divisi Manajemen Ketenagakerjaan Lintas Batas di Badan Pengembangan Tenaga Kerja MOL, menyatakan bahwa penahanan dokumen tanpa izin pekerja dapat dikenai denda NT$60.000 (Rp29,5 juta) hingga NT$300.000 berdasarkan Undang-Undang Layanan Pekerjaan.
Agen yang memungut biaya ilegal juga berisiko kehilangan izin operasionalnya, kata Lee.
Lee mengungkapkan, MOL telah menerima lebih dari 2.000 keluhan terkait penahanan dokumen tahun ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.800 dokumen telah berhasil dikembalikan, sementara sebanyak 58 kasus masih dalam penyelidikan.
Terkait pungutan ilegal, Lee mengatakan pihaknya saat ini melakukan inspeksi terhadap 175 agen tenaga kerja dan mengadakan pertemuan dengan 550 pemberi kerja serta pekerja mereka.
Selesai/JA
