Taipei, 25 Sep. (CNA) Kenaikan upah minimum Taiwan per 2027, yang menjadi NT$30.900 (Rp17,4 juta) per bulan dan NT$205 per jam, diperkirakan akan memberi manfaat kepada sekitar 2,61 pekerja, termasuk 414.400 pekerja migran, kata Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) hari Kamis (24/9).
Kenaikan tersebut diputuskan Komite Peninjauan Upah Minimum yang dipimpin menteri ketenagakerjaan dan beranggotakan perwakilan pemerintah, pekerja, pengusaha, serta pakar, dan menunggu persetujuan dari Yuan Eksekutif (Kabinet), sebelum diperkirakan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Dalam konferensi pers usai sidang yang berlangsung seharian, Hung menyampaikan bahwa demi menjaga taraf hidup dasar dan daya beli riil para pekerja tingkat bawah, para anggota komite sepakat untuk sepenuhnya mengakomodasi proyeksi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun ini sebesar 2,07 persen.
Kendati demikian, dalam sidang, perdebatan sempat terjadi terkait distribusi hasil pertumbuhan ekonomi, di mana Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 11,05 persen, ucapnya.
Anggota komite dari pihak pekerja mendesak distribusi hasil ekonomi yang adil, sementara perwakilan pengusaha mengingatkan adanya kesenjangan kondisi antarindustri, termasuk di sektor manufaktur yang menghadapi situasi beragam, kata Hung.
Hung menjelaskan bahwa penyesuaian upah minimum juga mempertimbangkan kemampuan bayar pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah serta industri tradisional yang sedang menghadapi tekanan.
Dengan menimbang porsi pembagian ekonomi dan kompensasi inflasi IHK, disepakati kenaikan upah minimum bulanan sebesar 4,745 persen yakni NT$1.400, lonjakan tertinggi dalam satu dekade, kata Hung.
Penyesuaian ini, kata Hung, diperkirakan akan memberi manfaat langsung kepada sekitar 2.611.600 pekerja, termasuk 2.197.200 tenaga kerja lokal -- terdiri dari 1.827.000 pekerja bulanan dan 784.600 pekerja paruh waktu -- serta 414.400 pekerja migran.
Namun, menurut peraturan, kenaikan tidak akan memengaruhi mereka yang tidak dicakup Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, termasuk pekerja rumah tangga, pekerja perikanan yang direkrut di luar Taiwan, personel militer, pegawai negeri, sebagian kategori guru, dan beberapa pekerjaan lainnya.
Menanggapi kekhawatiran sebagian sektor industri dan jasa, seperti dampak konflik Timur Tengah, tekanan persaingan harga, hingga lonjakan biaya bahan baku, Hung menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan segera merumuskan paket kebijakan pendukung bersama Kementerian Urusan Ekonomi.
Jika disetujui Kabinet, penyesuaian ini menandai kenaikan beruntun selama sebelas tahun sejak 2016. Secara akumulatif, upah bulanan telah mendaki dari basis sebelumnya dengan total lonjakan mencapai 54,4 persen, sementara upah per jam meroket hingga 70,8 persen, tutur Hung.
Kabinet mendukung
Menanggapi hasil sidang, Kabinet akan mempercepat prosedur administrasi terkait agar kenaikan ini dapat terjadi dan terus memenuhi komitmen untuk memberikan perlindungan kepada pekerja berpenghasilan rendah, kata Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) melalui Facebook, Kamis malam.
Cho mengatakan perekonomian Taiwan terus tumbuh dan hasil pertumbuhan ini seharusnya dapat dinikmati bersama oleh setiap masyarakat yang bekerja keras.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada komite, yang disebutnya telah menetapkan besar kenaikan berdasarkan standar yang ditetapkan Undang-Undang Upah Minimum, termasuk IHK, serta mempertimbangkan beban keuangan industri dan kebutuhan hidup pekerja.
Cho mengatakan bahwa penyesuaian upah minimum berkaitan dengan kehidupan pekerja berpenghasilan rendah, sekaligus berdampak pada operasional perusahaan dan kemakmuran industri.
Pemerintah, ucapnya, akan menggunakan titik keseimbangan antara pekerja dan pengusaha yang dicapai dalam sidang sebagai dasar untuk terus memikirkan kebijakan dan sistem yang dapat melindungi pekerja sekaligus membantu industri, sehingga perekonomian Taiwan dapat terus bergerak naik.
(Oleh Elly Wu, Agoeng Sunarto, Tseng Yun-ting, dan Jason Cahyadi)
Selesai/
