Taipei, 7 Agu. (CNA) Kabinet pada hari Kamis (6/8) telah mengesahkan rancangan amandemen undang-undang yang akan menambahkan tsunami dan jebolnya danau bendungan ke dalam daftar bencana alam yang didefinisikan secara hukum serta menetapkan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk menanganinya.
Amandemen yang diusulkan terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Perlindungan Bencana ini muncul setelah muncul pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani danau bendungan Sungai Matai'an, yang meluap di Kabupaten Hualien tahun lalu dan menewaskan 19 orang.
Bencana alam yang saat ini didefinisikan secara hukum di Taiwan meliputi taifun, banjir, gempa bumi (termasuk likuifaksi tanah), kekeringan, longsor skala besar, dan letusan gunung berapi. Undang-undang yang telah diamendemen akan menambahkan tsunami dan bencana danau bendungan ke dalam daftar tersebut serta menunjuk Kementerian Dalam Negeri (MOI) dan Kementerian Pertanian sebagai otoritas pusat yang mengawasi respons terhadap bencana terkait.
Saat ini, Yuan Eksekutif memiliki Dewan Pusat Pencegahan dan Respons Bencana serta Kantor Manajemen Bencana. Di bawah sistem yang ada, upaya respons bencana ditangani sesuai dengan jenis bencananya.
Rancangan amandemen tersebut nantinya akan menugaskan lembaga tertentu untuk mengawasi tugas utama pencegahan dan respons bencana, sehingga membantu mempercepat pengambilan keputusan penting. Upaya pencegahan dan rekonstruksi tetap menjadi tanggung jawab otoritas terkait.
Dalam konferensi pers Kabinet, Wakil Menteri Dalam Negeri Ma Shih-yuan (馬士元) mengatakan bahwa pemerintah nantinya akan mengamendemen Undang-Undang Organisasi Yuan Eksekutif dan peraturan terkait untuk memperjelas peran dan komposisi lembaga respons yang ditunjuk.
Ia mengatakan bahwa pengaturan di masa depan untuk upaya pencegahan dan pemulihan akan dirancang untuk menyeimbangkan berbagai bidang keahlian yang terlibat.
Rancangan amandemen tersebut juga akan mewajibkan lembaga pemerintah untuk menunjuk kepala pencegahan bencana yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengawasi upaya pencegahan dan respons bencana. Amandemen ini juga akan mewajibkan pemerintah daerah dan utilitas publik untuk menugaskan personel khusus guna melaksanakan tugas terkait serta membentuk pusat koordinasi bencana untuk mendukung evakuasi, operasi penampungan, dan distribusi bantuan.
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) mengatakan bahwa amandemen yang diusulkan didasarkan pada pelajaran yang diambil dari bencana-bencana seperti Taifun Danas dan Taifun Ragasa tahun lalu, serta insiden danau bendungan Sungai Matai'an di Hualien.
Liu mengatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengatasi masalah lama yang disebabkan oleh tugas pencegahan dan respons bencana yang tersebar di berbagai lembaga dan rencana pemerintah, dengan membangun sistem yang berfokus pada keahlian profesional, tanggung jawab yang jelas, dan upaya pencegahan bencana yang khusus.
Selesai/ML
