Taipei, 19 Juli (CNA) Yuan Eksekutif berencana untuk mengesahkan rancangan amandemen Undang-Undang Pengelolaan Keamanan dan Sanitasi Pangan pada 23 Juli sebagai tanggapan atas skandal Central Union Oil baru-baru ini, menurut seorang pejabat Kabinet pada hari Sabtu (18/7).
Pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan langkah ini mengikuti instruksi terbaru dari Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) untuk menyelesaikan rancangan amandemen dalam waktu satu minggu.
MOHW akan memberikan penjelasan kepada Yuan Eksekutif mengenai rancangan proposal tersebut pada hari Senin sebelum amandemen diajukan ke rapat Kabinet untuk didiskusikan dan disetujui pada hari Kamis, kata pejabat tersebut, mengutip Cho.
Menurut siaran pers Kabinet yang dikeluarkan awal pekan ini, amandemen yang diusulkan akan memperkuat pengawasan terhadap bahan baku dan proses manufaktur dengan memperketat standar inspeksi serta mewajibkan produksi percobaan dan pengujian sebelum perubahan besar dalam proses manufaktur diterapkan.
Rancangan tersebut juga akan mewajibkan inspeksi mandiri yang lebih sering oleh pelaku usaha pangan, pengawasan yang lebih ketat terhadap laboratorium internal produsen, dan persyaratan pelaporan segera yang baru.
Selain itu, amandemen ini bertujuan untuk memperkuat persyaratan sertifikasi pihak ketiga, meningkatkan inspeksi pabrik, dan memperluas pengujian terhadap bisnis berisiko tinggi untuk meningkatkan manajemen risiko keamanan pangan.
Berbicara kepada wartawan di sebuah acara di New Taipei, Cho mengatakan pemerintah akan memperkenalkan beberapa langkah untuk memperkuat keamanan pangan setelah skandal minyak tercemar, dengan MOHW dijadwalkan melaporkan usulan amandemen undang-undangnya kepada Yuan Eksekutif pada hari Senin.
Kasus minyak tercemar ini terungkap pada akhir Juni setelah Central Union Oil Corp. yang berbasis di Taichung melaporkan bahwa satu kelompok minyak kedelai seberat 1.300 metrik ton yang diproduksi pada 4 April mengandung karsinogen benzo[a]pyrene hampir empat kali lipat dari batas legal di Taiwan.
Pihak berwenang mengatakan perusahaan mengetahui kontaminasi tersebut hampir tiga minggu sebelum melaporkannya, sementara jaksa sedang menyelidiki apakah perusahaan tersebut harus menghadapi tanggung jawab pidana.
Sementara itu, Cho membantah tuduhan adanya upaya menutupi kasus oleh pemerintah, dengan mengatakan bahwa setiap keterlambatan dalam pengungkapan informasi melibatkan perusahaan terkait, bukan lembaga pemerintah.
Dalam acara tersebut, ia menyerukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani skandal ini.
Selesai/
