Taipei, 5 Feb. (CNA) Li Zhenxiu (李貞秀), legislator Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang sedang berada di pusat kontroversi karena ia lahir di Tiongkok, hari Kamis (5/2) mengatakan bahwa yang diharapkan imigran baru yang telah berakar di Taiwan adalah keadilan, bukan sekadar perlakuan istimewa.
Ia mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Taiwan Liu Shyh-fang (劉世芳), yang menyatakan dirinya akan berupaya meminta kementeriannya agar tidak memberikan data yang tergolong rahasia atau lebih tinggi kepada Li.
Ini, kata Liu, dikarenakan ketentuan hukum yang mewajibkan calon legislator terpilih untuk melepaskan kewarganegaraan asalnya, untuk mencegah timbulnya persoalan loyalitas. Ia menegaskan ini bukanlah perundungan terhadap pasangan warga Taiwan yang berasal dari Tiongkok.
Pada Kamis, Li (53), yang telah tinggal di Taiwan selama lebih dari tiga dekade dan melahirkan lima anak yang seluruhnya berstatus warga Taiwan, melalui grup media mengatakan ia menyayangkan pernyataan Liu.
Li mengatakan bahwa sistem dapat direvisi dan peraturan dapat ditinjau kembali, tetapi aturan tidak boleh dibuat untuk ditujukan pada individu tertentu.
Bagi imigran baru yang selama bertahun-tahun hidup di Taiwan sesuai hukum, bekerja, membayar pajak, dan membesarkan anak, kata Li, yang mereka harapkan adalah keadilan, bukan sekadar perlakuan istimewa, dan yang mereka junjung adalah supremasi hukum, bukan diskriminasi.
Menurut hukum, ujarnya, Liu tentu berwenang menentukan konten apa yang tergolong rahasia. Namun, ia berharap Liu menerapkan standar yang konsisten terhadap semua legislator, bukan membuat keputusan yang timbul karena ia masuk ke Yuan Legislatif dan demi stigmatisasi serta pelabelan.
Li juga menyatakan harapannya agar Liu tidak menolak permintaan datanya dengan alasan kerahasiaan terhadap berbagai isu kesejahteraan rakyat yang menjadi perhatian publik. Jika tidak, ia dan masyarakat tidak akan dapat mengetahui kebenaran akan isu terkait, ujarnya.
Sebelumnya, Li, dalam pelantikannya sebagai anggota Yuan Legislatif hari Selasa (3/2), mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah pergi ke Tiongkok daratan untuk mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraannya, tetapi permohonannya ditolak biro keamanan publik di sana.
Hukum Taiwan mewajibkan warga yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk melepaskan kewarganegaraan lainnya dan menyerahkan bukti dalam waktu satu tahun setelah ia menjabat.
Meskipun hukum Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengizinkan individu mengajukan pelepasan kewarganegaraan dalam kondisi tertentu, seperti memperoleh kewarganegaraan lain, kasus seperti Li masih belum jelas, karena Beijing tidak mengakui Republik Tiongkok (ROC) sebagai negara asing berdaulat.
Li hari Selasa mengatakan tidak ada satu pun pasangan warga Taiwan yang berasal dari Tiongkok, yang kemudian dinaturalisasi di Taiwan, yang berhasil melepaskan kewarganegaraan RRT guna memenuhi persyaratan hukum Taipei, sebuah poin yang juga telah diakui oleh Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC).
Li mengatakan ia mencintai Taiwan dan mengidentifikasi dirinya dengan ROC. Setelah menerima sertifikat pemilihannya dari Komisi Pemilihan Umum Pusat pada Senin dan mengucapkan sumpah jabatan hari Selasa, ia mengatakan akan menyatakan sumpah setia semata-mata kepada ROC.
(Oleh Wang Yang-yu dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
