Taipei, 24 Juli (CNA) Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) Taiwan hari Rabu (23/7) menegaskan kembali bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak pernah memerintah Taiwan, menggambarkannya sebagai "Fakta sejarah yang tidak dapat diperdebatkan."
MAC mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas komentar dari People's Daily oleh cendekiawan Tiongkok Wang Yingjin (王英津), yang mengkritik Presiden Lai Ching-te (賴清德) karena mengatakan RRT tidak pernah memerintah Taiwan bahkan satu hari pun.
Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada 22 Juni, Lai mengutip Perjanjian San Francisco 1951, di mana Jepang melepaskan semua hak atas Taiwan dan Kepulauan Penghu setelah Perang Dunia II -- namun tidak menyebutkan penerimanya, yang berarti Taiwan tidak diserahkan kepada RRT.
Wang, kepala Pusat Penelitian Hubungan Lintas Selat di Renmin University Tiongkok, mengklaim bahwa sejak 1949, RRT telah menjalankan kekuasaan kedaulatan atas Taiwan melalui saluran politik, militer, dan diplomatik.
Ia berpendapat bahwa badan-badan internasional sering berkonsultasi dengan Beijing mengenai partisipasi Taiwan dalam urusan global, yang mencerminkan apa yang ia sebut sebagai otoritas perwakilan RRT atas pulau tersebut.
Wang juga mengutip contoh seperti penegakan langkah-langkah antiseparatisme oleh Tiongkok dan patroli di dekat Kinmen pada 2024 sebagai tanda kontrol hukum atau administratif atas Taiwan.
Lektor kepala National Taiwan University, Chen Shih-min (陳世民), membantah klaim Wang sebagai menyesatkan dan tidak meyakinkan, menekankan bahwa komunitas internasional tidak secara luas mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok.
Chen mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa dari 183 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, sekitar 66 persen komunike bersama tidak menyebutkan atau menerima pandangan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Hanya sekitar 33 persen yang secara eksplisit mengakuinya.
Sambil menolak menanggapi pernyataan dari cendekiawan individu, MAC menegaskan kembali pendiriannya bahwa RRT tidak pernah memerintah Taiwan dan menekankan bahwa ini adalah sebuah kebenaran sejarah.
Pernyataan Lai pada 22 Juni, yang merupakan bagian dari kampanye terbaru untuk membahas tantangan yang dihadapi Taiwan dan menguraikan respons pemerintah, telah menuai kritik tajam dari Beijing, yang memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Selesai/JC
