WAWANCARA

Pekerja migran Indonesia, terkadang tidak tahu mengenai adanya bantuan hukum secara gratis yang diberikan oleh pemerintah Taiwan, ujar Angelina, pekerja layanan khusus LSM Rerum Novarum. 

Deputi Perwakilan Taiwan di Indonesia, Steve Chen (陳盛鵬), baru-baru ini mengatakan bahwa pemerintah Taiwan telah mengalokasikan banyak sumber daya, dengan harapan dapat menarik lebih banyak pelajar Indonesia untuk belajar di Taiwan.

“Banyak juga aduan melalui hotline ketenagakerjaan KDEI mengenai job mereka tidak sesuai dengan kontraknya. Mereka juga sudah melaporkan hal ini ke hotline ketenagakerjaan Taiwan 1955 serta memberikan bukti-buktinya. Nah, bukti ini sangat penting untuk menangani kasus tersebut,” ujar Kadir, analis bidang Ketenagakerjaan KDEI saat diwawancarai CNA.

Skema perekrutan pekerja migran di Taiwan dibagi menjadi dua: P to P (private to private), yaitu antar perusahaan swasta, dan skema perorangan atau direct hiring melalui DHSC yang dimulai pada 2019, kata Kadir, analis ketenagakerjaan KDEI dalam wawancara dengan CNA.

Sebut saja Tania, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) menuturkan kepada CNA bahwa selama dirinya bekerja di majikannya saat ini, ia tak mendapatkan fasilitas yang layak. Bahkan tempat tidur sang pasien pun juga jauh dari kata layak, ujarnya.

Kadir, analis bidang ketenagakerjaan KDEI, dalam wawancaranya dengan CNA, menyatakan bahwa hotline bidang ketenagakerjaan KDEI menerima sekitar sepuluh hingga dua puluh pengaduan setiap hari, yang umumnya terkait dengan kasus pindah majikan serta ketidakharmonisan antara pekerja, pasien yang dirawat, atau majikan.

Fajar mengatakan bahwa tingginya biaya job, pemutusan kerja sepihak, kedatangan pekerja India dengan proses rekrutmen G2G sehingga membuat kekhawatiran akan kehilangan lapangan kerja terutama untuk sektor pabrik, adalah permasalahan yang saat ini terjadi di kalangan pekerja migran sektor formal yang bekerja di pabrik.

“Untuk Indonesia itu sendiri, PTTM banyak berasal dari pekerja sektor manufaktur dan konstruksi. Pemerintah Indonesia memandang hal ini sangat bermanfaat bagi PMI. Mereka bisa bekerja selama 6 tahun, 12 tahun, atau lebih untuk terus bekerja di Taiwan. Bahkan Pemerintah Taiwan juga menawarkan fasilitas APRC (izin tinggal permanen),” ujar Iqbal kepada CNA saat diwawancarai di Kantor KDEI.