Taipei, 7 Sep. (CNA) Seorang pengurus Partai Progresif Demokratik (DPP) menjelaskan tantangan eksternal demokrasi Taiwan dan bagaimana cara negara tersebut menghadapinya, dalam sebuah konferensi internasional aliansi partai politik Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) di Indonesia, Jumat (4/9).
Di sesi tentang ketahanan demokrasi di Asia, Wakil Direktur Departemen Urusan Internasional DPP Alysa Chiu (邱雯莉) mengatakan bahwa sementara Taiwan menikmati demokrasinya, "Setiap harinya ada ancaman-ancaman eksternal" yang dihadapi "tidak hanya pemerintah, tetapi juga setiap warga di Taiwan."
Seiring ketahanan demokrasi menjadi praktik sehari-hari di Taiwan, menurut Chiu, ada tiga elemen yang membuat negara tersebut tetap kuat: check and balance institusional, masyarakat sipil yang dinamis dan partisipasi aktif warga di urusan publik, serta kepercayaan diri kolektif dan rasa saling percaya di masyarakat.
Chiu mengatakan Taiwan terus menghadapi perang kognitif Tiongkok, yang disebutnya berusaha mendisrupsi kepercayaan antara rakyat dan pemerintah, membuat warga saling tidak percaya, menghalau mitra-mitra internasional, dan merusak tekad mempertahankan negara, untuk melakukan invasi.
Namun, pemerintah dan rakyat Taiwan sadar akan intensi Tiongkok, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga turun tangan dengan bekerja membangun edukasi literasi media dan pertahanan sipil, kata Chiu.
Pemerintah juga menyajikan keterbukaan dan transparansi untuk membuat masyarakat tenang dan melihat "apa yang nyata" dan bahwa Taiwan, dengan kekuatannya, bisa mempertahankan diri, menurut Chiu.
Di sisi lain, ucapnya, Taiwan juga menghadapi "perang kognitif internasional" di mana Tiongkok berusaha "menyesatkan masyarakat internasional" dengan "klaim yang salah" seperti "Taiwan adalah bagian dari Tiongkok" dan "konflik antara Taiwan dan Tiongkok adalah urusan internal."
"Baru-baru ini kami mendapati bahwa Tiongkok semakin agresif mengklaim Taiwan di berbagai penjuru dunia untuk menyesatkan masyarakat internasional. Inilah sebabnya hal ini benar-benar merugikan ketahanan demokrasi kami, karena juga merugikan kepercayaan timbal balik dan kepercayaan diri nasional," kata Chiu.
"Begitu kami merasa makin terisolasi, makin kecil kemungkinan kami dapat melawan agresi Tiongkok. Dan ketika kami terisolasi, akan lebih mudah bagi Tiongkok untuk mengambil tindakan militer atau tindakan tidak rasional apa pun terhadap Taiwan," ujarnya.
Ia pun mencatat bahwa Taiwan membutuhkan dukungan internasional. "Saya bangga mengatakan bahwa kami dapat berbagi sejumlah pengalaman baik mengenai langkah-langkah yang kami ambil di Taiwan, tetapi kami tidak bisa melakukan ini sendirian. Kami membutuhkan dukungan internasional."
Chiu mengatakan ia berharap Taiwan, melalui konferensi ini, dapat membagikan kisah, pengalaman, dan pengetahuan praktisnya, tetapi juga ingin para hadirin turut bersuara untuk Taiwan ketika kesempatan itu datang.
Dari sisi dalam negeri, Chiu mengatakan pemilihan umum di Taiwan yang "terus-menerus, rutin, bebas, dan adil" membuat negara tersebut kuat sebagai demokrasi, meski baru memberlangsungkan pemilihan presiden secara langsung sekitar 30 tahun lalu pasca masa darurat militer 38 tahun.
Taiwan kini memiliki komite pemilihan umum yang independen dengan perwakilan partai-partai dan pakar, serta cara pemungutan dan penghitungan suara yang tradisional dan transparan untuk menjaga kepercayaan rakyat, ucapnya.
Chiu juga menceritakan tantangan di mana kubu oposisi yang kini memegang mayoritas kursi di Yuan Legislatif menahan sejumlah rancangan undang-undang dan memblokade poin-poin anggaran yang diajukan pemerintahan DPP, langkah yang disebutnya sejalan dengan keinginan Tiongkok.
Hal ini pun memicu gerakan masyarakat sipil untuk mencoba memakzulkan legislator terkait, kata Chiu. "Meski di hasil akhirnya tidak ada legislator yang dimakzulkan, mereka merasakan tekanan, sehingga mereka berhenti menggemakan agenda-agenda yang pro-Tiongkok itu."
Kelompok-kelompok masyarakat Taiwan pada 2025 meluncurkan percobaan pemakzulan yang menargetkan 31 legislator oposisi Kuomintang (KMT) dan Wali Kota Hsinchu Kao Hung-an (高虹安), tetapi seluruhnya gagal setelah melalui pemungutan suara langsung.
Upaya ini didukung DPP, yang mengatakan langkah-langkah legislator KMT melemahkan negara dan menguntungkan Tiongkok. Namun, KMT menyebut DPP berusaha menyingkirkan oposisi dan mencengkeram kekuasaan. Oposisi lainnya, Partai Rakyat Taiwan (TPP), menuding DPP bergerak ke arah otoritarianisme.
Sementara itu, anggaran pemerintah pusat tahun 2026 disahkan Yuan Legislatif pada 14 Agustus, melampaui batas hukum pada akhir November 2025 akibat kebuntuan politik berkepanjangan.
Legislator oposisi mengurangi NT$48 miliar (Rp26,9 triliun) dari pengeluaran yang diajukan pemerintah menjadi NT$2,9869 triliun, dengan alasan potensi anggaran diformulasikan secara tidak tepat dan dihamburkan. Namun, DPP menyebut langkah ini menghambat layanan bagi rakyat.
CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia & 9th CALD Party Management Workshop berlangsung di Yogyakarta pada 3–7 September.
Konferensi ini mempertemukan perwakilan partai politik, akademisi, masyarakat sipil, dan pemimpin demokrasi dari berbagai negara Asia untuk membahas tantangan demokrasi di kawasan, dengan berbagai perspektif dari Indonesia, Filipina, Tailan, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Kamboja, Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Pidato utama diisi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengungkit bahwa demokrasi di berbagai belahan penjuru dunia sedang mengalami cobaan, "Tidak hanya oleh tentara atau kudeta, tetapi juga kebangkitan populisme otoriter."
Dalam menghadapi ini, kata Hasto, PDI Perjuangan mengajukan lima agenda untuk ketahanan demokrasi: melindungi demokrasi, menjunjung aturan hukum, melembagakan partai politik, memperkuat masyarakat sipil, dan mewujudkan keadilan sosial.
Selesai/IF
