Taipei, 9 Sep. (CNA) Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada Rabu (9/9) menuntut seorang legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Chung Chia-pin (鍾佳濱), karena memotong kabel baja yang mengamankan pagar pengaman polisi selama unjuk rasa pada Desember 2024.
Chung, bersama seorang individu bermarga Huang (黃), dituntut merusak properti yang dipercayakan kepada pejabat publik untuk tugas resmi.
Kejaksaan mengatakan pagar pengaman tersebut adalah salah satu dari beberapa yang dipasang oleh polisi untuk menjaga ketertiban selama unjuk rasa yang diadakan di luar Yuan Legislatif (Parlemen) pada 20 Desember 2024 untuk memprotes pemungutan suara atas tiga amandemen legislatif kontroversial pada hari itu.
Kepolisian Kota Taipei, Kantor Polisi Pertama Zhongzheng, memasang pagar pengaman di sepanjang trotoar di sisi utara Jalan Jinan dan mengamankannya dengan kabel baja.
Chung dan Huang memutus dua kabel tersebut, sehingga tidak dapat digunakan lagi, kata kejaksaan.
Chung mengakui telah memotong kabel tersebut, namun membantah adanya tanggung jawab pidana, mengklaim bahwa ia melepas pagar pengaman untuk memungkinkan ambulans mencapai orang-orang yang terluka.
Pengacara legislator tersebut berargumen bahwa Chung tidak memiliki niat kriminal dan sedang menjalankan hak perlawanan untuk mencegah apa yang disebut pengacara sebagai tirani mayoritas oposisi dalam mengesahkan undang-undang yang buruk, yang merupakan bentuk ekspresi pendapat politik.
Kejaksaan menolak argumen Chung maupun pengacaranya.
Mereka mengatakan beberapa legislator yang terluka dalam bentrokan hari itu tidak mengalami cedera serius atau yang mengancam jiwa, dan dokter juga hadir di lokasi untuk memberikan perawatan.
Pada saat yang sama, legislator DPP Lin Chu-yin (林楚茵) dan Chen Pei-yu (陳培瑜) sudah dibawa ke rumah sakit tanpa kesulitan dalam pengaturan bantuan darurat, kata mereka.
Kejaksaan berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa nyawa, keselamatan fisik, kebebasan, atau properti siapa pun menghadapi bahaya yang segera atau berkelanjutan pada saat itu, dan Chung serta Huang tidak dapat berargumen bahwa pemotongan kabel tersebut diperlukan untuk mencegah keadaan darurat.
Mereka juga mengatakan bahwa perlindungan konstitusional atas kebebasan berbicara tidaklah tanpa batas.
Meskipun hak perlawanan dapat melibatkan penggunaan tindakan ilegal, hak tersebut hanya dapat dijalankan dalam "situasi ilegal yang sangat serius" sebagai upaya terakhir, dan tindakan Chung serta Huang tidak memenuhi ambang batas tersebut, menurut kejaksaan.
Sebagai tanggapan, Chung mengatakan bahwa ia telah bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan dan menghormati proses peradilan.
Selesai/ja
