Taipei, 9 Okt. (CNA) Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan menyempitnya ruang demokrasi di berbagai negara, organisasi masyarakat sipil di Asia didorong memperkuat kerja sama lintas kawasan untuk memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan tata kelola yang inklusif, kata dua lembaga Indonesia, Habibie Center dan Human Rights Working Group (HRWG), Kamis (8/10) di Taipei.
Dalam kongres NSP+NGO 2026 di Taipei, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori, dan Daniel dari Human Rights Working Group (HRWG) menyoroti pentingnya membangun jaringan masyarakat sipil yang menghubungkan Taiwan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan kawasan Pasifik.
Dalam pemaparannya, Ansori menekankan bahwa fragmentasi geopolitik telah meningkatkan ketidakpastian dan mengikis kepercayaan antarnegara. Sementara itu, Daniel menyoroti perlunya advokasi lintas kawasan untuk menghadapi persoalan transnasional, mulai dari pelanggaran HAM dan perdagangan manusia hingga menyempitnya ruang demokrasi.
Keduanya menilai bahwa kerja sama regional tidak cukup hanya mengandalkan pertemuan dan kesepakatan formal. Kemitraan juga harus menjamin kesetaraan antarmitra, menghargai pengetahuan lokal, serta mempertahankan independensi organisasi masyarakat sipil.
Ansori mengatakan, upaya membangun kemitraan lintas kawasan menjadi semakin relevan di tengah situasi global yang ditandai persaingan geopolitik, konflik bersenjata, krisis energi, dan gangguan rantai pasok.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut turut menciptakan defisit kepercayaan dan menghambat kerja sama antarnegara maupun antarlembaga.
“Kepercayaan merupakan fondasi untuk menghadapi dunia yang terfragmentasi ini,” kata Ansori dalam pemaparannya.
Ia menilai persoalan regional pada dasarnya saling berkaitan. Isu demokrasi, konflik, terorisme, dan keamanan maritim, misalnya, tidak dapat dipahami hanya dalam batas-batas nasional karena perkembangan di satu negara dapat membawa dampak bagi negara lain.
Karena itu, Ansori menekankan pentingnya membangun kemitraan yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemikir berbagi pengalaman, pengetahuan, serta strategi untuk merespons tantangan bersama.
Namun, kata Ansori, kerja sama tersebut harus mempertimbangkan perbedaan sistem politik dan kondisi sosial di setiap negara. Asia Tenggara, misalnya, memiliki beragam sistem pemerintahan, mulai dari negara demokratis hingga negara dengan sistem hibrida dan otoriter.
Menurut Ansori, kemitraan yang bermakna harus memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk berkontribusi sekaligus belajar dari mitranya.
“Kami percaya bahwa sebuah kemitraan menjadi bermakna ketika setiap pihak dapat menjawab dua pertanyaan: apa yang dapat kami kontribusikan dan apa yang dapat kami pelajari?” ujarnya.
Advokasi lintas kawasan
Sementara itu, Daniel dari HRWG menilai bahwa berbagai persoalan transnasional seharusnya mendorong organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat koordinasi lintas negara.
“Ketika kita melihat adanya kerja sama lintas kawasan, berbagai pelanggaran yang bersifat transnasional, dan kejahatan terorganisasi lintas negara, mengapa kita harus bekerja sendirian?” kata Daniel.
Menurutnya, advokasi lintas kawasan diperlukan untuk merespons persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui kerja organisasi secara terpisah. Isu migrasi, perdagangan manusia, perbudakan modern, perubahan iklim, disinformasi, dan kemunduran demokrasi membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak di lebih dari satu negara.
Daniel juga menyoroti kecenderungan pembahasan global yang lebih banyak berfokus pada kepentingan keamanan, militer, teknologi, dan ekonomi, sementara suara masyarakat sipil tidak selalu mendapat ruang yang memadai.
Ia mempertanyakan apakah kepentingan masyarakat sipil turut diperhitungkan ketika dunia membicarakan konflik bersenjata dan perubahan tatanan global.
“Kita harus menemukan cara yang berbeda untuk membuat diri kita tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut,” ujarnya.
Bagi Daniel, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan pasar. Jika negara cenderung berfokus pada stabilitas dan kekuasaan, sementara pasar berorientasi pada keuntungan, masyarakat sipil dapat menghadirkan nilai-nilai HAM, demokrasi, dan solidaritas.
Ia mengingatkan bahwa sistem rantai pasok, misalnya, tidak boleh hanya dinilai berdasarkan efisiensi ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan pekerja dan pencegahan perdagangan manusia.
“Masyarakat tidak seharusnya membutuhkan sistem yang melanggengkan perdagangan manusia dan perbudakan modern,” katanya.
Daniel menambahkan, kekuatan masyarakat sipil tidak selalu terletak pada besarnya sumber daya atau kekuasaan politik yang dimiliki. Dampaknya juga dapat terlihat dari kemampuan gerakan bersama untuk melindungi kehidupan manusia.
“Kita tidak memiliki uang. Kita tidak memiliki kekuasaan. Tetapi setidaknya kita bisa menghasilkan perubahan. Bahkan jika perubahan itu hanya berarti menyelamatkan satu kehidupan, kita tetap menghargai gerakan bersama yang kita bangun,” ujarnya.
Menjaga independensi dan kesetaraan antarmitra
Dalam membangun jaringan lintas kawasan, Daniel menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, kerja sama tidak boleh membuat organisasi dipandang sebagai perpanjangan tangan atau proksi kekuatan geopolitik tertentu.
“Kita tidak boleh dianggap sebagai semacam perpanjangan tangan atau proksi dari Barat maupun Timur,” katanya.
Ia menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil harus tetap berpegang pada prinsip independensi dan komitmen terhadap HAM serta demokrasi, terlepas dari asal dukungan yang diterima.
Daniel juga mendorong masyarakat sipil untuk tetap kritis sekaligus konstruktif ketika berhadapan dengan perbedaan pandangan politik maupun kepentingan antarmitra.
“Kita harus kritis, tetapi pada saat yang sama tetap konstruktif, terlepas dari berbagai perbedaan yang kita miliki,” ujarnya.
Taiwan sebagai platform kerja sama regional
Kedua pembicara juga menyoroti peluang bagi Taiwan untuk menjadi platform yang mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemikir dari Asia Timur, Asia Tenggara, dan kawasan Pasifik.
Daniel menilai Taiwan tidak seharusnya hanya dibicarakan dalam kerangka konflik geopolitik dan keamanan, dan juga dapat berperan sebagai ruang kolaborasi lintas kawasan untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM.
Sementara itu, Ansori melihat adanya peluang bagi organisasi masyarakat sipil Taiwan untuk berbagi pengalaman dalam bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan industri dengan negara-negara Asia Tenggara.
Meski demikian, kerja sama tersebut perlu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan masing-masing negara, kata Ansori. Menurutnya, model yang berhasil diterapkan di satu tempat tidak dapat begitu saja dipindahkan ke konteks lain tanpa penyesuaian.
Selesai/JC
