Taipei, 11 Sep. (CNA) Platform pengantaran foodpanda dapat menghadapi denda hingga NT$100.000 (Rp557 juta) per pekerja yang terdampak karena secara ilegal memotong upah kurir akibat keterlambatan pengantaran berdasarkan batas waktu yang ditetapkan secara sepihak, kata Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) pada Rabu (9/9).
Dalam beberapa pertemuan terakhir dengan pejabat ketenagakerjaan lokal, kementerian menyatakan bahwa praktik seperti itu oleh foodpanda melanggar Undang-Undang Perlindungan Hak Pekerja Pengantaran dan Pengelolaan Platform Pengantaran, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian.
Biro ketenagakerjaan lokal dapat menjatuhkan denda mulai dari NT$20.000 hingga NT$100.000 per kurir yang terdampak setelah mereka memastikan validitas keluhan yang diajukan oleh pekerja, kata Direktur Jenderal Departemen Hubungan Ketenagakerjaan MOL, Wang Hou-wei (王厚偉) kepada CNA.
Wang tidak mengungkapkan berapa banyak keluhan yang telah diajukan ke otoritas lokal, dengan alasan kurangnya data lengkap, namun mengatakan semua kasus yang dilaporkan melibatkan foodpanda.
Menurut Wang, kurir pengantaran melaporkan menghadapi pemotongan upah karena melebihi estimasi waktu pengantaran hanya satu hingga lima menit, menyebut kebijakan tersebut "tidak adil" karena "banyak faktor tak terduga dan di luar kendali di jalan."
Ketika terjadi keterlambatan pengantaran, platform seharusnya menyelidiki penyebabnya dan menanganinya melalui mekanisme yang tepat, bukan melakukan pemotongan upah secara sepihak, kata kementerian.
"Praktik ilegal sama sekali tidak akan ditoleransi," tambahnya.
Berdasarkan undang-undang yang mulai berlaku pada 21 Juli, platform harus membayar pengendara berdasarkan waktu pasti yang dibutuhkan untuk pengantaran, dengan tarif 1,25 kali upah minimum, dan tidak ada pesanan yang boleh dibayar kurang dari NT$45.
Serikat pekerja suarakan dukungan
Pada Rabu, Serikat Industri Pengantaran Nasional dan dua serikat lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang menuduh foodpanda "secara jahat menjadikan pekerja pengantaran sebagai kambing hitam atas keterlambatan pesanan" sebagai dalih untuk secara ilegal memotong upah mereka.
Secara terpisah, Komite Persiapan Federasi Serikat Industri Pengantaran Taiwan mengatakan kurir sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka.
Situasi tersebut termasuk toko ritel yang kekurangan staf, waktu tunggu restoran yang lama pada jam sibuk, gangguan GPS dan sistem, pelanggan yang tidak dapat dihubungi atau alamat pengantaran yang salah, serta kemacetan lalu lintas, penutupan jalan, dan cuaca buruk, katanya.
Koalisi serikat pekerja tersebut mengimbau para kurir untuk mengajukan keluhan resmi ke departemen ketenagakerjaan setempat jika mereka mengalami pemotongan upah ilegal.
Respons foodpanda
Sebagai tanggapan, Emma Kuo (郭昕宜), direktur urusan publik dan hubungan masyarakat foodpanda, mengatakan kepada wartawan bahwa platform tersebut tidak pernah menolak membayar upah pengendara karena keterlambatan pengantaran.
Kuo mengatakan perusahaan hanya meminta kurir pengantaran untuk memberikan klarifikasi atas perjalanan yang sangat lama, dan menambahkan bahwa pembayaran penuh akan diberikan selama ada penjelasan yang valid.
Kuo menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu sore dalam konferensi pers yang mengumumkan mitra komersial baru, menurut laporan media lokal.
Selesai/
