Jakarta, 28 Agu. (CNA) Sejumlah kelompok komunitas warga Taiwan perantauan di Indonesia hari Jumat (28/8) mengeluarkan pernyataan bersama yang menentang pemangkasan dan pembekuan anggaran pemerintah untuk urusan komunitas perantauan oleh Yuan Legislatif (Parlemen), yang kini didominasi kubu oposisi.
Surat ini dikeluarkan di tengah sorotan legislator terhadap perjalanan Kepala Dewan Urusan Komunitas Luar Negeri (OCAC) Taiwan, Hsu Chia-ching (徐佳青) ke luar negeri dan anggarannya, serta setelah Parlemen memotong anggaran yang diajukan pemerintah pusat untuk tahun 2026 dan dijadwalkan akan meninjau bujet 2027.
"Kami menghormati kewenangan Parlemen dalam mengawasi anggaran, tetapi menentang tindakan yang dilakukan tanpa evaluasi yang memadai, maupun upaya pencemaran yang politis," bunyi pernyataan tersebut, yang ditandatangani perwakilan organisasi komunitas perantauan dari berbagai kalangan, termasuk anggota OCAC.
"Kami dengan tegas menolak segala tindakan kasar yang melumpuhkan operasional urusan komunitas perantauan demi pertarungan politik, serta menentang pemangkasan atau pembekuan anggaran secara tidak wajar yang menghambat pelaksanaan urusan komunitas perantauan di luar negeri dan pelayanan kepada diaspora."
Pernyataan juga menyampaikan apresiasi kepada Hsu, "Yang selama masa jabatannya secara aktif mengunjungi komunitas perantauan di berbagai negara, mendengarkan suara komunitas perantauan, mendorong pelaksanaan urusan komunitas perantauan, serta mempererat hubungan internasional."
"Upaya tersebut membuat warga Taiwan perantauan di luar negeri merasakan perhatian pemerintah terhadap komunitas mereka, sekaligus memungkinkan fungsi OCAC dijalankan secara maksimal," menurut pernyataan.
Oleh karena itu, para penandatangan surat mengatakan mereka mendukung OCAC untuk terus memperkuat pelayanan bagi komunitas perantauan dan mempererat ikatan dengan diaspora.
Mereka juga "mengapresiasi upaya Hsu dan tim OCAC dalam mendalami kebutuhan komunitas perantauan, mengoptimalkan organisasi komunitas perantauan, mencintai dan melindungi diaspora, serta secara aktif mendorong urusan komunitas perantauan dan pertukaran internasional."
Selain itu, mereka mendukung anggaran urusan komunitas perantauan "yang wajar dan diperlukan," serta "menentang pemangkasan dan pembekuan anggaran yang dilakukan tanpa evaluasi yang memadai dan merugikan pelaksanaan urusan komunitas perantauan."
Mereka pun berharap para legislator dari kubu yang berkuasa maupun oposisi mengesampingkan kepentingan partai, dengan mengutamakan perkembangan internasional Taiwan secara keseluruhan serta hak dan kepentingan diaspora, dan bersama-sama menjaga jaringan global komunitas perantauan "yang telah dibangun dengan susah payah."
Sebelumnya, Parlemen pada 14 Agustus mengesahkan anggaran pemerintah pusat tahun 2026 dengan mengurangi NT$48 miliar (Rp26,9 triliun) dari pengeluaran yang diajukan Yuan Eksekutif (Kabinet) pada 31 Agustus 2025 yakni NT$3,034 triliun.
Peninjauan anggaran ini tertunda akibat kebuntuan politik yang berkepanjangan meskipun ada tenggat waktu hukum yang mewajibkan pengesahan pada akhir November 2025, menjadikannya anggaran pemerintah pusat yang terlama disahkan dalam sejarah Taiwan.
Kabinet pada 20 Agustus meloloskan usulan anggaran umum pemerintah pusat untuk 2027 yang berjumlah NT$3,9266 triliun, dan akan ditinjau Parlemen.
(Oleh Gwyneth Sharon dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
