Brussels, 19 Juni (CNA) Taiwan sedang berupaya menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaannya dengan standar internasional yang terus berkembang, khususnya di bidang perlindungan pekerja lepas dan hak-hak buruh dalam rantai pasokan global, kata Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) saat melakukan kunjungan ke Brussels pekan ini.
Berbicara di sela-sela Pertemuan Konsultasi Ketenagakerjaan Uni Eropa-Taiwan ke-7 pada Rabu (17/6), Hung mengatakan undang-undang Taiwan yang baru disahkan mengenai platform pengantaran makanan mencerminkan banyak prinsip yang saat ini dipromosikan secara internasional untuk melindungi hak-hak pekerja platform.
Undang-undang tersebut, yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli, mencakup langkah-langkah yang bertujuan memperkuat perlindungan bagi pekerja pengantaran, termasuk perlakuan yang adil, keselamatan kerja, dan akses ke asuransi sosial, kata Hung kepada CNA.
Ia mengatakan tantangan ketenagakerjaan yang terkait dengan ekonomi platform merupakan isu global dan bukan hanya dihadapi Taiwan, seraya menambahkan pendekatan Yuan Legislatif memiliki banyak tujuan yang sama dengan standar internasional yang sedang berkembang terkait pekerjaan platform.
Menurut Hung, pejabat dan pakar yang menghadiri pertemuan konsultasi tersebut menyatakan minat terhadap upaya Taiwan membangun kerangka hukum bagi pekerja platform dan bertukar pandangan tentang bagaimana menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan fleksibilitas dan inovasi industri.
Ia menekankan bahwa dialog yang bermakna antara pemerintah, pelaku usaha, pekerja, dan konsumen sangat penting untuk membangun konsensus atas isu-isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks.
Selain ekonomi platform, hak-hak buruh dalam rantai pasok global juga menjadi fokus utama pertemuan tersebut, kata Hung.
Kekhawatiran atas kerja paksa dan hak-hak buruh kini tidak lagi semata-mata menjadi isu hak asasi manusia, tetapi juga telah menjadi pertimbangan penting dalam perdagangan internasional dan manajemen rantai pasokan, tambahnya.
Seiring Taiwan mengambil peran yang lebih besar dalam rantai pasokan global, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus membantu pelaku usaha beradaptasi dengan ekspektasi internasional, kata Hung.
Tujuan pemerintah adalah membantu perusahaan mengurangi risiko perdagangan yang terkait dengan kepatuhan ketenagakerjaan dan mendukung industri dalam memenuhi standar internasional sambil menjaga agar biaya tambahan tetap terkendali, ujarnya.
Taiwan telah memperkenalkan pedoman dan langkah dukungan untuk mempromosikan praktik "perekrutan adil" dan memperkuat perlindungan hak-hak buruh, katanya, seraya menambahkan bahwa upaya tersebut memerlukan koordinasi erat lintas berbagai lembaga pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat mengatakan konsultasi juga membahas dampak kecerdasan buatan terhadap ketenagakerjaan dan kekurangan tenaga kerja yang terkait dengan perubahan demografi.
Kedua belah pihak sepakat untuk memperdalam pertukaran, dengan Pertemuan Konsultasi Ketenagakerjaan Uni Eropa-Taiwan berikutnya dijadwalkan akan diadakan di Taipei pada 2027, kata pernyataan tersebut.
Selesai/JC
