Taipei, 2 Jun. (CNA) Bagi banyak penduduk asing di Taiwan, melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan bisa terasa seperti pilihan yang mustahil, karena ketakutan kehilangan izin tinggal atau hak asuh anak-anak mereka sangat membebani, sementara hambatan bahasa dapat memperparah rasa keterasingan dan ketidakpastian tentang ke mana harus mencari bantuan.
Struktur hukum dan jaring pengaman sosial di Taiwan memberikan perlindungan penting bagi mereka.
Mulai dari tempat penampungan darurat dan saluran siaga bantuan multibahasa hingga aturan imigrasi yang melindungi izin tinggal, para penyintas kekerasan dalam rumah tangga memiliki akses ke mekanisme yang dirancang untuk membantu mereka mendapatkan keamanan, stabilitas, dan jalan untuk membangun kembali kehidupan mereka.
Berikut penjelasan tentang bagaimana sistem ini bekerja.
1. Apakah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyebabkan deportasi?
Korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan warga asing dapat mempertahankan izin tinggal mereka di Taiwan setelah bercerai, terlepas dari apakah mereka memiliki anak atau tidak. Untuk mengubah status izin tinggal pada Alien Resident Certificate (ARC), mereka harus memberikan laporan polisi.
Perlindungan ini dijamin berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Imigrasi, kata Lee Ming-fang (李明芳), Pejabat Eksekutif Senior Direktorat Jenderal Imigrasi Nasional (NIA) kepada CNA.
Sebelum amandemen Undang-Undang Imigrasi, termasuk Pasal 31, berlaku pada tahun 2024, para penyintas umumnya diwajibkan memiliki anak di bawah umur dan perceraian yang disahkan pengadilan agar dapat tetap tinggal di Taiwan, dengan pengecualian yang diberikan berdasarkan kasus per kasus, menurut NIA.
2. Bagaimana penyintas KDRT dapat memperpanjang izin tinggal mereka di Taiwan?
Selama proses perceraian, pasangan asing dapat mengajukan perpanjangan ARC dengan memberikan bukti pernikahan, seperti transkrip registrasi rumah tangga atau surat perintah perlindungan. Jika dokumen tersebut tidak tersedia, NIA dapat memverifikasi status individu melalui catatan internal untuk memungkinkan izin tinggal secara legal tetap berlanjut.
Setelah perceraian disahkan, laporan polisi dapat digunakan untuk mengubah status izin tinggal dari "ketergantungan" -- berdasarkan pasangan atau anggota keluarga -- menjadi "alasan lain." Status ini biasanya berlaku selama satu tahun. Status ini dapat diperpanjang tanpa batas waktu dan dapat disesuaikan jika keadaan berubah, seperti mendapatkan pekerjaan atau menikah lagi.
Jadwal pengajuan bervariasi tergantung kewarganegaraan. Pemohon dari Tiongkok dan negara lain harus mengajukan perpanjangan setidaknya tiga bulan sebelum ARC mereka habis masa berlakunya, sementara mereka yang berasal dari Hong Kong dan Makau harus mengajukan setidaknya 30 hari sebelumnya.
Setelah lima tahun tinggal secara legal, penyintas dapat mengajukan izin tinggal permanen, atau Alien Permanent Resident Certificate (APRC), tanpa harus memenuhi persyaratan keuangan standar, seperti membuktikan aset sebesar NT$5 juta (Rp2,8 miliar) atau pendapatan setara dua kali upah minimum, yaitu NT$29.500 per bulan.
3. Bagaimana kasus KDRT dapat dilaporkan?
Dalam keadaan darurat, individu disarankan untuk menelepon 110 untuk bantuan polisi. Untuk kasus non-darurat, laporan dapat dilakukan melalui Saluran Siaga Perlindungan 113 milik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW). Saluran ini berfungsi sebagai sistem penerimaan terpusat dan meneruskan kasus ke otoritas lokal untuk tindak lanjut.
Saluran Siaga Perlindungan 113 menyediakan layanan multibahasa 24/7 untuk warga negara asing, menurut Kuo Tsai-jung (郭彩榕), Direktur Jenderal Departemen Layanan Perlindungan MOHW.
Layanan ini menawarkan terjemahan ke bahasa Inggris, Vietnam, Indonesia, Tailan, dan Jepang, serta tersedia melalui pesan daring dan SMS, kata Kuo.
4. Bagaimana proses penanganan kasus KDRT?
Berdasarkan hukum Taiwan, para profesional, termasuk tenaga medis, pekerja sosial, petugas polisi, pendidik, dan pejabat imigrasi, diwajibkan melaporkan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mereka temui dalam tugas mereka dalam waktu 24 jam.
Setelah kasus dilaporkan ke otoritas lokal, seorang pekerja sosial yang ditunjuk akan menjadi titik kontak utama, mengoordinasikan layanan dukungan, termasuk penempatan di tempat penampungan, penerjemahan, dan bantuan lain, sesuai kebutuhan korban.
5. Sumber daya apa saja yang tersedia bagi korban KDRT?
Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Taiwan mewajibkan pemerintah daerah untuk mendirikan pusat pencegahan yang menyediakan berbagai layanan seperti bantuan darurat, tempat penampungan, bantuan hukum, konseling psikologis, dan pelatihan kejuruan.
Layanan ini diberikan melalui koordinasi antar lembaga pemerintah, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM), membentuk jaring pengaman yang luas bagi korban.
LSM mencatat bahwa cakupan dukungan dapat bervariasi di setiap daerah, karena pemerintah daerah menyesuaikan program berdasarkan anggaran dan biaya hidup. Namun, Kuo mengatakan semua otoritas lokal harus beroperasi di bawah pedoman dan pengawasan kementerian.
Sebagai contoh, masa tinggal di tempat penampungan berkisar dari akomodasi darurat jangka pendek hingga tiga bulan hingga perumahan jangka menengah dan panjang hingga dua tahun. Jika kapasitas terbatas, pemerintah daerah dapat memberikan subsidi sewa.
6. Bagaimana penyintas KDRT mendapatkan laporan medis cedera?
Penyintas kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan laporan medis cedera harus mengunjungi rumah sakit yang memiliki fasilitas pemeriksaan, karena klinik kecil mungkin tidak memiliki fasilitas yang diperlukan. Baik rumah sakit negeri maupun swasta dapat menyediakan layanan ini.
Laporan medis dan kuitansi harus diserahkan ke pemerintah daerah untuk mengajukan subsidi yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional, menurut MOHW.
Kuo mengatakan orang tetap dapat mencari perawatan medis meskipun kartu asuransi kesehatan nasional mereka telah ditangguhkan.
Tu Ying-chiu (杜瑛秋), CEO Taipei Women's Rescue Foundation, mendorong para penyintas untuk mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga saat pemeriksaan medis agar pihak berwenang dapat menilai kekerasan, melaporkan kasus, dan memberikan intervensi yang diperlukan.
7. Apa yang harus diketahui penyintas tentang gugatan perceraian dan hak asuh?
Menurut pengacara Legal Aid Foundation, Yen Yi-hua (嚴怡華), jika mediasi gagal menyelesaikan sengketa perceraian atau hak asuh, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Sidang pertama biasanya memakan waktu sekitar satu tahun. Jika kasus diajukan banding, prosesnya bisa semakin lama.
Yen menyarankan penyintas untuk menyimpan bukti digital seperti pesan LINE, foto, dan rekaman yang tersimpan di ponsel, karena ini sering digunakan dalam proses hukum.
Dalam kasus hak asuh, Yen mengatakan hakim mempertimbangkan "kepentingan terbaik anak," termasuk keinginan anak, lingkungan pengasuhan yang sudah ada, serta kesejahteraan emosional dan fisik mereka, bukan hanya kapasitas finansial.
Jika seseorang dipaksa atau disesatkan untuk menandatangani perjanjian yang melepaskan hak asuh, individu tersebut dapat meminta pengadilan untuk membatalkannya, kata Yen, seraya mencatat bahwa sebelum perceraian, orang tua umumnya berbagi hak asuh bersama secara default.
Kelayakan untuk mendapatkan bantuan hukum gratis melalui Legal Aid Foundation tergantung pada uji kemampuan finansial.
8. Apa itu surat perintah perlindungan dan bagaimana cara kerjanya?
Surat perintah perlindungan adalah perintah pengadilan yang dirancang untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menurut Yen.
Ada tiga jenis utama surat perintah perlindungan. Pengadilan dapat mengeluarkan Surat Perintah Perlindungan Darurat dalam waktu empat jam dalam kasus bahaya langsung. Surat Perintah Perlindungan Biasa berlaku selama dua tahun dan memerlukan sidang pengadilan, sementara Surat Perintah Perlindungan Sementara dapat diberikan selama kasus sedang ditinjau untuk memberikan perlindungan sementara.
Surat perintah perlindungan menetapkan pembatasan hukum yang mengikat pada pihak pelaku -- termasuk pembatasan kontak dan tindakan tertentu yang dilarang -- dan berfungsi sebagai pencegah utama kekerasan lebih lanjut, karena pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana, kata Yen.
9. Di mana korban dapat menemukan sumber dukungan?
Situs web dan saluran berikut menyediakan dukungan dan sumber daya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Taiwan:
Social Safety Net -- ecare / 113 Layanan Konseling Daring
Sistem pelaporan dan konsultasi daring yang terhubung ke Saluran Perlindungan 113.
Portal Direktorat Jenderal Imigrasi Nasional (Bahasa Inggris)
Menyediakan dukungan untuk warga negara asing, termasuk lokasi pusat layanan, saluran konsultasi 1990, dan sumber daya untuk kehidupan sehari-hari dan integrasi.
Saluran Siaga Orang Asing di Taiwan 1990
Menawarkan bantuan multibahasa: layanan dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan Jepang tersedia 24/7, sementara layanan dalam bahasa Vietnam, Indonesia, Tailan, dan Kamboja tersedia Senin hingga Jumat, pukul 9 pagi hingga 5 sore (tidak termasuk hari libur nasional).
Pusat Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual (Bahasa Mandarin) Direktori pusat layanan pemerintah kota dan kabupaten.
Pusat Layanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Pengadilan (Bahasa Mandarin) Direktori layanan dukungan berbasis pengadilan.
LSM yang mendukung penyintas kekerasan dalam rumah tangga:
The Garden of Hope Foundation
Modern Women's Foundation
Taipei Women's Rescue Foundation
