Taipei, 29 Apr. (CNA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Taiwan hari Selasa (29/4) mengatakan jumlah penerjemah di sistem peradilan masih tidak mencukupi, seraya menganjurkan Yuan Yudikatif -- lembaga negara yang mengawasi pengadilan -- menyusun undang-undang khusus juru bahasa.
Untuk penegakan ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta memahami kondisi penerjemah peradilan di Taiwan, NHRC melakukan penyelidikan selama lebih dari satu tahun, mewawancarai polisi urusan luar negeri, jaksa, hakim, pengacara, juru bahasa kontrak, panitera, dan pembela umum.
Dalam konferensi pers peluncuran pelaporan hasil penyelidikan hari Selasa, Wakil Ketua NHRC Chi Hui-jung (紀惠容) menyatakan bahwa di Taiwan, hak pembelaan pekerja migran atau warga negara asing di pengadilan sering menghadapi tantangan, dan salah satu masalah paling mendasarnya adalah penerjemah.
Ia mencontohkan kematian seorang kapten kapal Taiwan pada 2013. Saat ditangkap, pekerja migran Indonesia yang diduga terlibat, meski mengakui telah melakukan pembunuhan, catatan pentingnya tidak diterjemahkan dan disimpan dengan benar karena keterbatasan bahasa dan kurangnya penerjemah profesional, ujarnya.
Selain itu, karena tidak adanya bantuan penerjemah yang memenuhi syarat, mereka tidak dianggap "menyerahkan diri", yang berdampak besar terhadap putusan pengadilan, menurut Chi.
Chi juga menyebutkan bahwa dalam proses investigasi bahkan ditemukan ada hakim yang baru menyadari adanya masalah dalam sistem penerjemah setelah menonton "Port of Lies" (八尺門的辯護人) -- seri tentang seorang anak buah kapal muda asal Indonesia yang dituduh melakukan pembunuhan di Taiwan.
Dengan proporsi warga negara asing di Taiwan yang telah mencapai satu banding 24 warga lokal, setiap orang seharusnya memiliki hak yang setara untuk mengakses keadilan, sehingga sistem penerjemah perlu diperbaiki, ujarnya.
Mengenai kesulitan yang dihadapi penerjemah, Komisioner NHRC Wang Li-jen (王麗珍) mengungkapkan temuan wawancara, termasuk kekhawatiran terhadap keselamatan saat mendampingi pihak berwenang dalam penggeledahan hingga ketakutan akan tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan penerjemahan.
Juga ada beban kerja yang berlebihan, seperti harus menerjemahkan 24 jam untuk satu orang, hingga ada yang diminta mendampingi keluarga korban mengidentifikasi jenazah, yang bukan tugas utama mereka dan tidak memberi tambahan imbalan, sehingga menimbulkan beban psikologis yang besar, menurut Wang.
Selain itu, ditemukan kasus di mana agensi tenaga kerja bertindak sebagai penerjemah bagi pekerja migran yang diperantarainya, yang merupakan konflik kepentingan, kata Wang.
Ia menambahkan bahwa baik di tahap penyelidikan di kantor polisi atau kejaksaan, fase persidangan di pengadilan, maupun di lembaga pemasyarakatan, sistem penerjemah memiliki empat aspek penting: aksesibilitas, akurasi, netralitas, serta anggaran dan pembayaran.
Hal-hal seperti bagaimana menentukan kebutuhan penerjemah, dalam kondisi apa juru bahasa harus mengundurkan diri, perbedaan honor antarlembaga, serta bagaimana memastikan kualitas dan akurasi terjemahan masih perlu ditingkatkan, menurut Wang.
Untuk Yuan Yudikatif, Chi dan Wang pun menyerukan pengintegrasian regulasi penerjemah antarlembaga dan penyusunan undang-undang khusus, serta dibangunnya mekanisme layanan tingkat nasional atau menunjuk lembaga khusus untuk menanganinya.
Mereka juga merekomendasikan pengintegrasian sumber daya di setiap tahap dan penyediaan anggaran yang memadai, serta penguatan perlindungan bagi penerjemah, termasuk dalam hal pendapatan, jaminan sosial, dan keselamatan pribadi mereka.
Chi dan Wang juga menganjurkan pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pengenalan suara, serta dimasukannya pihak yang tidak memahami bahasa ke cakupan wajib pendampingan hukum.
Di sisi lain, keduanya juga menyarankan agar sistem pembelaan yang ditunjuk ditinjau kembali, termasuk penentuan posisi dan pembagian tugas pembela, memperkuat pengawasan kualitas, mengurangi risiko ketidakmandirian sistemik, serta mengevaluasi pembentukan skema pelatihan dan rekrutmen profesional hukum yang lebih konsisten.
(Oleh Lai Yu-chen dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
