Taipei, 2 Apr. (CNA) Para legislator lintas partai Taiwan hari Rabu (1/4) mempertanyakan pelonggaran aturan pemerintah terkait perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) migran, dengan memperingatkan kebijakan itu dapat melemahkan standar profesional pengasuhan anak dan mengalihkan beban perawatan dari negara ke keluarga dan pekerja.
Sejak Yuan Eksekutif pada pertengahan Maret menyetujui rencana untuk melonggarkan aturan perekrutan PRT migran, yang memungkinkan keluarga dengan setidaknya satu anak di bawah usia 12 tahun untuk mengajukan permohonan, kebijakan ini telah memicu perdebatan menjelang pelaksanaannya pada 13 April.
Dalam sebuah rapat dengar pendapat Yuan Legislatif, Legislator Chiu Cheng-chun (邱鎮軍) dari partai oposisi Kuomintang (KMT) menyebut langkah pemerintah "mengabaikan batas bawah perawatan profesional" bagi anak-anak di sekitar 1,44 juta keluarga yang memenuhi syarat.
"Kebijakan pemerintah kini telah disederhanakan menjadi gagasan bahwa selama ada seseorang yang mengawasi anak-anak sehingga orang dewasa dapat bekerja di pabrik atau kantor, maka itu adalah kebijakan yang berhasil," kata Chiu.
Dengan layanan pengasuhan anak publik yang kurang memadai dan pengasuh lokal yang terlalu mahal, ia berpendapat bahwa dengan beralih ke PRT migran, pemerintah tampaknya tidak lagi peduli dengan kualitas pengasuhan anak.
Senada, Lin Shu-fen (林淑芬) dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa mengatakan kebijakan tersebut berarti pemerintah mengalihkan tanggung jawab perawatan dan beban terkait kepada keluarga, yang kemudian akan meneruskan tekanan kepada pekerja migran.
Menyebutnya sebagai "rantai tanggung jawab yang mengalir ke bawah secara khas", Lin berpendapat bahwa kebijakan ini justru akan memperlebar kesenjangan kelas.
Akibatnya, keluarga kelas menengah akan kesulitan untuk mampu membayar, rumah tangga berpenghasilan rendah tidak akan dapat menggunakannya, sementara yang berpenghasilan tinggi sebagian besar tidak terpengaruh, kata Lin.
Sebagai tanggapan, Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) mengakui pengasuh saat ini diekspektasikan memberikan layanan profesional seperti perawatan dan bimbingan kesehatan untuk perkembangan awal anak, seraya menambahkan, "Tentu saja, ini bukan tugas yang dapat dilakukan PRT migran."
Dalam presentasinya kepada para legislator, Hung juga mengatakan bahwa PRT migran di bawah kebijakan baru ini diposisikan sebagai "pelaksana tata rumah tangga tambahan" untuk membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari dan dukungan hidup, bukan untuk menggantikan layanan pengasuhan anak profesional.
"Ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan lain bagi keluarga dengan kebutuhan yang berbeda, dan dalam praktiknya, keluarga akan membuat pilihan yang berbeda berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, bukan semuanya memilih menggunakan PRT," katanya.
Dalam upaya untuk "menyeimbangkan keadilan dengan kebutuhan perawatan", Hung menambahkan bahwa pemerintah akan menerapkan "langkah-langkah berbeda" untuk keluarga kurang mampu dan berkebutuhan khusus, termasuk peninjauan prioritas dan pengurangan biaya jaminan kerja menjadi NT$2.000 (Rp1,059 juta) per pekerja per bulan, dibandingkan dengan standar NT$5.000.
Biaya jaminan adalah pungutan pemerintah yang digunakan untuk mendukung kesejahteraan tenaga kerja dan pengelolaan pekerja migran.
Sementara itu, pemberi kerja asing akan diwajibkan membayar NT$10.000 per pekerja per bulan.
Selesai/
