Taipei, 30 Nov. (CNA) Legislator Partai Rakyat Taiwan (TPP) Chen Gau-tzu (陳昭姿) hari Jumat (28/11) menyoroti kasus dugaan pelanggaran TaiDoc Technology Corp. terhadap hak pekerja migran mereka.
Baca juga: Kelompok buruh dan mahasiswa kejar MOL atas dugaan pelanggaran TaiDoc
Dalam sesi interpelasi di rapat Yuan Legislatif (Parlemen) pada Jumat, Chen bertanya apakah pekerja perempuan boleh dikeluarkan karena hamil.
"Tidak bisa," kata Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰). "Tentu tidak bisa," sahut Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰).
Chen kemudian memperlihatkan peraturan internal TaiDoc, dan mempertanyakan mengapa regulasi perusahaan menetapkan pekerja asing yang menikah atau hamil harus keluar. "Ini jelas melanggar hukum," ujarnya.
Di sisi lain, kata Chen, masalah biaya perekrutan dan penekanan terhadap serikat pekerja di TaiDoc juga sangat serius. "Sebenarnya, kelompok buruh sudah beberapa kali menyampaikan keluhan kepada Menteri Hung, tetapi Anda tidak menanggapi," ujarnya.
"Kami tidak mengabaikan," jawab Hung. Ia mengatakan pihaknya telah menyatakan harapan bahwa serikat memberikan bukti terkait dan, "Karena [bukti] ini tertulis dalam aturan kerja, kami sudah meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti secara aktif."
Chen kemudian bertanya kepada Cho apakah ia bersedia memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) untuk menyelidiki dan menghukum TaiDoc.
Menanggapi itu, Cho mengatakan pihaknya percaya terhadap langkah Hung dan akan melindungi kesetaraan perempuan di tempat kerja. "Kami tidak akan tertinggal."
Sebuah surat MOL menyatakan mereka telah meminta pemerintah kota Taoyuan dan New Taipei untuk melakukan penyelidikan dan meneruskan permohonan serikat, atas pembekuan investasi luar negeri TaiDoc, ke Kementerian Urusan Ekonomi.
Di sisi lain, Taidoc Technology Labor Union (TTLU) pada Jumat malam mengatakan mereka telah memutuskan hari Senin akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah mereka akan berencana untuk mogok kerja.
Sekretaris Jenderal TTLU Lennon Wong (汪英達) mengatakan kepada CNA apa yang dikatakan Hung dalam rapat di Parlemen tidak salah, "Tetapi menurut saya, sebenarnya MOL sendiri masih bisa berbuat jauh lebih banyak."
"Yang kami lihat justru seperti MOL melempar seluruh tekanan itu kepada otoritas ketenagakerjaan daerah dan membiarkan mereka menangani sendiri. Padahal urusan ketenagakerjaan itu juga wewenang pemerintah pusat. Kedudukannya lebih tinggi, kekuasaannya juga lebih besar," ujarnya.
"Saya mau bertanya: apakah MOL tidak punya sikap sendiri? Semua sudah terlihat jelas, Begitu banyak, begitu nyata pelanggaran hukum ketenagakerjaan oleh TaiDoc," kata Wong. "Yang dilakukan MOL benar‑benar belum cukup."
Menanggapi pertanyaan CNA mengapa serikat memutuskan akan melakukan pemungutan mogok meski MOL mengatakan sudah ada proses yang berjalan, Wong mengatakan,"Kami tidak akan menunggu mereka. Harapan kami juga tidak hanya bergantung pada tekanan [ke TaiDoc] dari MOL atau pemerintah saja."
"Kami sudah menghubungi pemerintah negara lain untuk ikut menekan [TaiDoc] ... bahkan menjatuhkan sanksi. Itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan kerusakan reputasi yang serius bagi perusahaan," ujarnya, meski ia mengharapkan kemauan perusahaan untuk berunding terlebih dahulu.
Di sisi lain, National Taiwan University Labor Club, yang sebelumnya turut mengorganisasi protes TTLU, dalam sebuah unggahan media sosial pada Jumat malam menyebut MOL melempar tanggung jawab dan tidak melakukan tindakan nyata.
Kelompok mahasiswa tersebut pun mengumumkan mereka akan mulai mencari Hung di penampilan publiknya, "Dengan harapan agar MOL memberikan komitmen resmi untuk tidak lagi menghindari tanggung jawabnya sebagai instansi berwenang."
Selesai/IF
