Taipei, 28 Nov. (CNA) Situasi politik di Indonesia yang belakangan ramai disikapi tidak hanya oleh warga di dalam negeri tetapi juga diaspora, sebuah langkah besar yang baiknya juga berkoneksi dengan gerakan lokal di negara tersebut, kata lembaga sosial Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kunjungannya ke Taiwan pada Rabu (26/11).
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, yang jadi salah satu pembicara dalam "Asia Citizen Future Week (ACFW): Taiwan and Southeast Asia Civic Space Forum 2025", kepada CNA mengatakan berkoneksi dengan gerakan lokal penting karena kerentanan diaspora terutama dalam menjalankan gerakan kritis di luar negeri mungkin punya tingkat kompleksitas sendiri mengingat statusnya sebagai warga negara asing (WNA).
Oleh karena itu, kata Dimas, kolaborasi dan koneksi dengan gerakan lokal bisa menjadi ruang untuk mengatasi kerentanan tersebut.
“Misalnya di Taiwan ada Asia Citizen Future Association (ACFA) yang bergerak di isu-isu legal reform, legal assistance, atau jurnalis. Karena salah satu yang bisa dilakukan untuk melawan intimidasi, represi, dan tekanan adalah mengabarkan berita yang benar-benar terjadi. Dan dengan itu bisa membuat solidaritas itu terpantik,” ujarnya.
KontraS tak memungkiri diaspora di setiap negara menghadapi situasi yang berbeda. Beberapa warga Indonesia di Belanda, New York, dan Australia, misalnya, bisa menggelar Kamisan, aksi damai pesanan yang awalnya digelar tiap hari Kamis di depan Istana Presiden Republik Indonesia sejak 2007 untuk mengingatkan negara pada banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas.
Namun, KontraS memahami, situasinya mungkin berbeda di Taiwan yang mana komposisi diasporanya adalah berasal dari kalangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang punya keterbatasan. Begitu juga dengan pelajar yang bergantung pada beasiswa dari dalam negeri, kata pihak mereka.
“Namun ya kami berharap teman-teman diaspora ini tetap speak up. Karena kan informasi yang didapat oleh teman-teman di luar negeri tentang kondisi sebenarnya di Indonesia ini terbatas. Hal-hal ini bisa dibantu diluruskan dengan teman-teman Indonesia di luar negeri,” kata staf legal KontraS, Azlia Amira Putri, yang juga hadir di Taiwan untuk ACFW 2025.
Cara yang bisa dilakukan pun tak berarti harus selalu dengan turun ke jalan. “Banyak cara yang bisa dilakukan, dari hal kecil, tetapi tetap mengabarkan apa yang terjadi di Indonesia dengan informasi yang benar,” kata dia.
Dimas menambahkan, tak dipungkiri pemerintah Indonesia sekarang lebih mengedepankan stabilitas keamanan ketimbang kemanusiaan. Untuk menuju hal tersebut, apapun dilakukan dan tak jarang bersifat tekanan kepada publik yang kritis.
Menurut Dimas, hal yang sama juga pernah dilakukan rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto (1967-1998). “Risiko itu tidak bisa kita tangani, mungkin yang bisa kita lakukan adalah membangun solidaritas dan konektivitas. Karena dengan angka yang besar dan jumlah dukungan yang besar, pasti orang-orang itu gentar,” kata Dimas.
Hal ini, lanjut dia, bisa jadi jaringan pengaman bersama untuk melawan ketidakadilan termasuk ancaman yang sifatnya ekonomi.
Sajikan informasi akurat
Dimas menyebut merespons situasi di Indonesia, sejumlah diaspora terutama pelajar memang relatif aktif membuat simpul gerakan. KontraS pernah melakukan konsolidasi daring dengan setidaknya 27 Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di luar negeri.
Karena di era digital yang berbahaya adalah misinformasi, maka KontraS dan sejumlah gerakan masyarakat sipil di Indonesia, berupaya menyajikan informasi yang akurat tentang situasi mundurnya demokrasi yang ditemukan di Indonesia kepada teman-teman yang ada di luar negeri.
“Supaya mereka juga punya inisiatif melakukan satu gerakan yang berkontribusi pada kemajuan demokrasi di Indonesia,” kata Dimas seraya mengatakan pihaknya juga mengapresiasi hal ini dan menganggap gerakan diaspora sebagai cara “Mencintai Indonesia dengan memberikan kritik yang konstruktif soal penegakan hukum, keberlangsungan demokrasi, dan perlindungan HAM di Indonesia.”
Sebelumnya, rentetan kebijakan elite Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dianggap tidak berpihak pada rakyat dan memicu aksi demonstrasi. Kebijakan tersebut di antaranya soal kenaikan gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah situasi ekonomi rakyat yang dinilai sulit, memicu amarah publik dan menyebabkan sejumlah aksi demonstrasi dengan eskalasi yang tinggi pada September.
Sejumlah laporan pegiat HAM menyebut aksi demonstrasi ini menunjukkan represi aparat yang berlebihan dan jadi salah satu bukti kemunduran demokrasi di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, sejumlah aktivis ditangkap karena mengunggah dukungan secara daring untuk para demonstran.
Situasi ini direspons sejumlah warga Indonesia di luar negeri salah satunya lewat aksi turun ke jalan di New York, Amerika Serikat; Berlin, Jerman; dan Australia.
Selesai/JC
