Taipei, 27 Nov. (CNA) Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (GANAS) bersama Serikat Buruh Industri Manufaktur (SEBIMA) membantu memulihkan biaya penempatan (job) lima pekerja migran Indonesia (PMI) sektor pertanian, ujar Ketua GANAS Fajar, Rabu (26/11).
Dalam rilis pers, GANAS menyampaikan bahwa kelima PMI itu digaji di bawah standar Taiwan, bekerja jam panjang, hanya mendapat dua hari libur per bulan, dan dibebani biaya penempatan hingga Rp71 juta ditambah potongan NT$9.690 (Rp5,13 juta) selama tujuh bulan.
Fajar menuturkan bahwa situasi ini adalah bentuk kekerasan ekonomi yang muncul dari kebijakan dan tata kelola migrasi yang belum adil.
Kasus ini kemudian ditangani oleh Team Gabungan Advokasi (TEGAS) yang melibatkan GANAS, SEBIMA, Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT), serta berkoordinasi dengan Taiwan International Workers’ Association (TIWA) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.
Tim Gabungan Advokasi (TEGAS) yang terdiri dari advokasi GANAS Community, SEBIMA dan Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan segera berkoordinasi dengan TIWA dan pemerintah Indonesia dalam hal ini bidang ketenagakerjaan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) karena persoalan overcharging melibatkan regulasi lintas negara, menurut keterangan tersebut.
Dalam mediasi dengan Depnaker Taiwan di Changhua pada Selasa (25/11), para pihak menyepakati pembayaran gaji sesuai aturan, penyaluran pekerjaan baru oleh agensi, dan pengembalian biaya penempatan hingga Rp45 juta per orang. Potongan NT$9.690 per bulan juga dibatalkan.
GANAS juga melaporkan tujuh PMI sektor konstruksi yang membayar Rp60–65 juta di Indonesia dan dipotong NT$12.500 per bulan selama 10 bulan.
“Setibanya di Taiwan, mereka justru tidak pernah benar-benar bekerja. Selama kurang lebih satu bulan mereka hanya diberi “pelatihan”. Seperti pengenalan alat, keselamatan kerja dan teori dasar bekerja di Taiwan,” ujar Fajar.
“Tidak ada jam kerja, tidak ada pendapatan dan tidak ada kejelasan. Malah yang lebih memilukan, sejak awal mereka sudah diminta membawa uang banyak dari Indonesia dengan alasan untuk bertahan hidup di Taiwan sementara waktu,” sambungnya.
Fajar mengungkapkan bahwa ketujuh PMI tersebut tidak digaji. Setelah pelatihan selesai, tiba-tiba mereka di-PHK, tanpa gaji dan tanpa kompensasi. Bahkan untuk makan dua kali sehari dan biaya mess pun mereka harus bayar dari uang pribadi yang dipersiapkan dari Indonesia.
“Mereka sampai makan mi instan dari Indonesia, sehingga bisa untuk mengganjal perut dimalam hari. Alhamdulilah akhirnya kami mendapat bantuan untuk biaya makan mereka juga,” ungkap Fajar.
GANAS telah mengoordinasikan kasus ini dengan TIWA, SEBIMA, GANAS Community, dan KDEI, mengingat persoalan pengenaan biaya berlebihan yang melibatkan regulasi dua negara.
“Ini bukan sekadar kelalaian, bukan sekadar ketidakberesan. Ini pola yang berulang dan terstruktur. Pola yang membuat kita bertanya apakah ini bentuk penjualan manusia yang dilegalkan? Apakah ini kekerasan ekonomi yang dibiarkan berjalan dengan mulus atas nama sistem? Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” kata Fajar menegaskan.
Fajar mengimbau PMI yang mengalami kasus serupa untuk segera melapor. Ia juga mendorong pemerintah memperbaiki sistem rekrutmen dan penempatan yang dinilai terlalu bertumpu pada agensi. “Selama agensi menguasai proses, praktik eksploitasi akan terus terjadi,” ujarnya.
Melalui wawancara bersama CNA, Fajar juga menambahkan harapannya kepada pemerintah melalui kasus ini agar pemerintah merubah sistem perekrutan dan penempatan, yang monoton hanya dibebankan pada agensi.
“Dari awal agensi pasti melakukan eksploitasi pada PMI, sampai kapan pun ada agensi yang akan seperti ini dengan membebankan biaya job dan overcharging kepada PMI,” sambung Fajar mengakhiri wawancara.
