Taipei, 24 Nov. (CNA) Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰), Senin (24/11) mengatakan kementeriannya sedang mengumpulkan pendapat mengenai usulan publik tentang empat hari kerja dan tiga hari libur per pekan, setelah proposal tersebut melampaui ambang batas petisi daring pemerintah.
Hung mengatakan kepada wartawan setelah tampil di sebuah program radio bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) sedang mengumpulkan pandangan dari berbagai jenis pekerja dan pelaku usaha untuk mengevaluasi usulan itu dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem akhir pekan tiga hari.
"Kami sepenuhnya memahami bahwa banyak pekerja berharap adanya pengurangan jam kerja lebih lanjut," ujarnya, seraya mencatat bahwa Taiwan memiliki jenis perusahaan dan pola pekerjaan yang sangat beragam.
Pernyataan Hung disampaikan setelah sebuah proposal yang diajukan di platform partisipasi kebijakan publik pemerintah -- yang menyerukan penerapan sistem kerja empat hari dengan tiga hari libur -- melampaui ambang batas petisi daring yang disyaratkan, dengan memperoleh lebih dari 5.700 dukungan pada 7 Oktober.
Berdasarkan aturan platform tersebut, sebuah proposal akan diproses jika menerima 5.000 dukungan dalam waktu 60 hari sejak diluncurkan, dan otoritas terkait harus memberikan respons resmi dalam dua bulan setelahnya. Artinya, pemerintah memiliki waktu hingga 7 Desember untuk menanggapi inisiatif ini.
Hung mengatakan bahwa ia memahami banyak pekerja berharap jam kerja bisa dipersingkat, sehingga MOL telah menaikkan upah minimum selama sepuluh tahun berturut-turut.
Ini dilakukan karena MOL ingin memastikan tenaga kerja berupah rendah dapat memperoleh penghasilan yang cukup tanpa harus bergantung pada lembur, langkah yang disebutnya bertujuan untuk mengurangi masalah jam kerja yang terlalu panjang, kata Hung.
Ketika ditanya apakah penerapan akhir pekan tiga hari di Taiwan akan menyebabkan pemotongan gaji atau memperburuk kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor, Hung tidak menjawab secara langsung, tetapi menegaskan pemerintah masih berada pada tahap pengumpulan pendapat.
Menurut Hung, bentuk perusahaan di Taiwan sangat beragam, begitu pula jenis hubungan kerja, sehingga masukan dari berbagai tipe pekerja dan perusahaan harus dinilai dengan cermat.
"Kami melihat bahwa berbagai kelompok pekerja memiliki pandangan berbeda mengenai isu ini, dan saya percaya perusahaan-perusahaan juga memiliki opini yang beragam tergantung pada skala mereka," tambahnya.
Pada 2023, usulan serupa pernah diproses di platform tersebut. Saat itu, Direktorat Jenderal Administrasi Kepegawaian dan MOL menyatakan inisiatif tersebut belum dapat diadopsi pada tahap itu, dengan alasan dampaknya yang luas serta perlunya langkah pendukung yang lebih komprehensif.
Ketika ditanya apakah kondisi saat ini sudah cukup membaik untuk memungkinkan penerapan akhir pekan tiga hari, Hung kembali tidak memberikan jawaban langsung, dengan mengatakan bahwa pihak berwenang masih perlu mengumpulkan pandangan dari semua pihak.
Saat ini, negara-negara yang telah bereksperimen atau menerapkan versi pekan kerja empat hari antara lain Inggris dan Islandia, namun skema tersebut umumnya tidak bersifat wajib dan biasanya hanya diterapkan pada perusahaan tertentu atau dalam program uji coba.
(Oleh Sunny Lai, Wang Shu-fen, Agoeng Sunarto, dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
