Taipei, 12 Nov. (CNA) Legislator lintas partai Taiwan hari Rabu (12/11) mengungkapkan kekhawatiran atas rencana pemerintah untuk mengizinkan keluarga dengan satu anak-anak mempekerjakan pekerja rumah tangga (PRT) migran, dalam sebuah rapat di Yuan Legislatif yang menghadirkan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan.
Media sebelumnya melaporkan pemerintah sedang merencanakan kebijakan itu untuk memungkinkan lebih banyak perempuan bekerja, dengan pengumuman paling cepat akhir tahun dan disertai kenaikan Biaya Stabilitas Pekerjaan dari NT$5.000 (Rp2,694 juta) menjadi NT$8.000 sebagai "cara mengatur kuota melalui harga".
Dana Stabilitas Pekerjaan adalah iuran yang wajib dibayar pemberi kerja di Taiwan ke pemerintah saat mempekerjakan pekerja migran, untuk mendukung program peningkatan kesempatan kerja bagi warga lokal dan pengelolaan tenaga kerja asing.
Dalam rapat Rabu, Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) Lin Shu-fen (林淑芬) mengatakan kelompok perempuan dan buruh menyebut pelonggaran ini hanya akan menguntungkan sedikit keluarga kaya, menyoroti ketidakadilan sosial, dan dapat membuat layanan penitipan anak publik terlalu mengandalkan pekerja asing.
Pemerintah menekankan kenaikan Biaya Stabilitas Pekerjaan sebagai cara "mengatur kuota melalui harga", yang jelas bertujuan membuka kemudahan bagi orang dengan kemampuan ekonomi tertentu, kata Lin.
Lin mengatakan bahwa secara global, solusi terhadap masalah rendahnya angka kelahiran biasanya adalah dengan negara yang membantu membiayai anak, tetapi di Taiwan justru diarahkan ke anak harus diurus sendiri oleh pembantu, dan pekerja migran hanya boleh sebagai tambahan.
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kata Lin, mengatakan mereka akan melakukan evaluasi kebijakan, pelonggaran ini berisiko merebut pekerjaan pekerja terkait, dan dapat menurunkan upah dan menyebabkan rendahnya gaji.
Sementara itu, Legislator Kuomintang (KMT), Su Ching-chuan (蘇清泉) menyatakan dukungannya seiring Taiwan menghadapi kekurangan tenaga kerja yang serius. Menurutnya, kebijakan ini dapat membuat lebih banyak perempuan dapat bekerja. "Ini hal yang baik," ujarnya.
Namun, kata Su, ia tidak memahami mengapa Biaya Stabilitas Pekerjaan harus dinaikkan, karena hal itu dapat membuat hanya perempuan dengan gaji tinggi yang bisa mempekerjakan pembantu. "Tujuan kebijakan jadi hilang," sebutnya.
Menanggapi itu, Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) mengatakan rencana pelonggaran kebijakan PRT migran ini masih dalam tahap evaluasi.
Semua alat kebijakan perlu dievaluasi dan akan mengikuti prinsip arahan pemerintah, termasuk mempertimbangkan kondisi tenaga kerja lokal, berbagai kebutuhan pekerja migran, serta kualitas perawatan dan pekerjaan, dan yang terpenting adalah setelah diterapkan, beban bagi pengasuh dapat berkurang, ujarnya.
(Oleh Elly Wu dan Jason Cahyadi)
Selesai/ja
