Ko Wen-je dibebaskan, mantan Wakil Wali Kota Taipei ditahan dalam penyidikan korupsi

Taipei, 2 Sep. (CNA) Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) Ko Wen-je (柯文哲) dibebaskan tanpa jaminan pada Senin pagi (2/9), sementara wakil Ko saat menjabat Wali Kota Taipei, Pong Cheng-sheng (彭振聲) ditahan dan tidak diberikan akses komunikasi setelah diperiksa sejak Jumat terkait dugaan korupsi dalam proyek pengembangan ulang pusat perbelanjaan.

Pada hari Sabtu, kejaksaan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Distrik Taipei untuk secara resmi menahan Ko dan Po atas skandal yang diduga melibatkan pembangunan ulang Core Pacific City, dikenal sebagai Living Mall (京華城購物中心).

Pada Senin, pengadilan menentukan bahwa bukti yang disediakan oleh kejaksaan tidak cukup untuk menahan Ko sehingga pengadilan meminta Ko segera dibebaskan tanpa jaminan.

Namun, pengadilan menyetujui penahanan Pong setelah menyimpulkan bahwa dia adalah tersangka utama dalam kasus tersebut yang mungkin bisa berkolusi dengan tersangka lain.

Kantor Kejaksaan Distrik Taipei berencana untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Pengadilan mengatakan masalah yang dihadapi adalah legalitas resolusi yang disahkan oleh Komisi Perencanaan Urban pemerintah kota pada 9 September 2021. Hal itu mengakibatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) proyek meningkat 20 persen, dari 560 persen menjadi 672 persen, serta persetujuan resolusi selanjutnya pada 1 November dan izin pembangunan dari Departemen Pengembangan Urban kota.

Menurut Kontrol Yuan, peningkatan KLB proyek tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan Hukum Perencanaan Urban atau pertimbangan yang adil, juga tidak termasuk dalam kepentingan publik, kata pengadilan.

Namun pengadilan menyatakan bahwa untuk membuktikan keterlibatan Ko, patut diketahui apakah Ko mengetahui bahwa resolusi tersebut ilegal dan bertujuan untuk keuntungan tidak sah. 

Sementara, Ko tidak terlibat dalam komite atau pertemuan resolusi, serta tidak memiliki keahlian relevan. Karena itu, klaimnya bahwa dia hanya mengikuti pendapat para ahli dan profesional dianggap tidak cukup mendukung keterlibatan Ko dalam kasus ini.

Sementara, Pong, yang mengelola proyek, mengklaim keputusannya sah. Namun, pengadilan mencatat bahwa dia sering menetapkan prasyarat, melanggar prosedur, dan mengabaikan pendapat yang berbeda saat memimpin pertemuan Komisi Perencanaan Urban.

Pengadilan menambahkan bahwa Pong berperan penting dalam kasus tersebut dan tampaknya memiliki banyak kepentingan yang sama dengan para pelaku lainnya.

Selain itu, Shao Hsiu-pei (邵琇珮), sekretaris eksekutif komite tersebut, gagal melapor ke pengadilan dan diduga mencoba melarikan diri dari tuntutan.

Keputusan pengadilan pada hari Senin menandai momen penting dalam penyelidikan anti-korupsi yang dimulai pada bulan Mei dan semakin aktif dalam lima hari terakhir.

Pada Rabu, penyidik dari Kantor Kejaksaan Taipei dan Badan Anti-Korupsi (AAC) mencari 48 lokasi dan memeriksa enam tersangka termasuk Anggota Dewan Kota Taipei Kuomintang (KMT) Ying Hsiao-wei (應曉薇) dan Ketua Grup Core Pacific Sheen Ching-jing (沈慶京), keduanya ditahan pada Kamis malam dan Jumat pagi.

Pada Jumat, kejaksaan menggeledah rumah dan kantor mantan Wali Kota, kediaman Pong, serta kantor pusat TPP untuk mencari bukti. Ko diperiksa selama 12 jam oleh AAC sebelum dibawa ke Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada Sabtu pagi. Pong juga diperiksa di hari yang sama.

Ko ditangkap kemudian pada hari Sabtu setelah dia mencoba meninggalkan kantor jaksa.

Pengacara Ko mengajukan petisi menentang perintah penangkapan, mengatakan kliennya terlalu lelah untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, penyidik mengatakan penyelidikan akan terhambat jika Ko diizinkan pulang alih-alih beristirahat di tempat jaksa.

Pengadilan Distrik Taipei memutuskan bahwa penangkapan Ko sah menurut Kode Prosedur Pidana.

Kejaksaan menduga bahwa Ko terlibat dalam transaksi real estat korup selama masa jabatannya yang kedua sebagai Wali Kota Taipei dari 2018 hingga 2022. Mereka percaya Ying bertindak sebagai perantara antara Sheen dan pejabat kota berpangkat tinggi termasuk Pong, yang dicekal oleh jaksa pada awal bulan ini untuk meninggalkan Taiwan atau mengubah tempat tinggalnya.

Sheen diduga memberi Ying lebih dari NT$47,40 juta (Rp22,9 juta) untuk melobi pemerintah Kota Taipei untuk meningkatkan KLB Core Pacific City, yang akan menaikkan nilai properti tersebut.

Menurut Undang-Undang Anti-Korupsi, menerima suap yang merusak tugas resmi dapat dihukum penjara minimal 10 tahun, sementara mencari keuntungan tidak sah untuk diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan hukuman penjara minimal 5 tahun.

Vonis berdasarkan undang-undang tersebut akan menjadi kemunduran yang menghancurkan TPP, karena Ko adalah ketua sekaligus kandidat dalam pemilihan presiden pada Januari, dengan meraih 26 persen suara.

Setelah dibebaskan pada Senin pagi, Ko disambut oleh kerumunan yang bersorak, istrinya Chen Pei-chi (陳佩琪) dan penjaga suara partai TPP Huang Kuo-chang (黃國昌) di gerbang Kantor Kejaksaan Distrik Taipei Taiwan.

Ia berterima kasih kepada para pendukungnya dan mengatakan dia tidak mengerti mengapa anggota yudisial perlu menggeledah kediaman dan kantor serta kantor pusat TPP di pagi hari.

Ko menegaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang KLB dan merasa bukan urusannya untuk campur tangan dalam setiap kasus sebagai Wali Kota.

TPP mengatakan mereka akan berjuang hingga akhir untuk membela nama partai.

Selesai/IF