Taipei, 15 Agu. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen) mengesahkan anggaran pemerintah pusat tahun 2026 pada Jumat (14/8), menyetujui pengeluaran sebesar NT$2,9869 triliun (Rp1,664 kuadriliun) -- termasuk NT$63,4 miliar untuk pengeluaran terkait drone -- setelah penundaan selama 266 hari yang menjadi rekor.
Parlemen, yang didominasi oposisi, memilih untuk mengurangi NT$48 miliar dari pengeluaran yang awalnya diusulkan yakni NT$3,034 triliun.
Anggaran NT$63,4 miliar untuk pengembangan dan pengadaan industri drone disahkan tanpa pemotongan, meskipun sebelumnya partai oposisi utama Kuomintang (KMT) mengancam akan menguranginya sebesar 70 persen.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan Jumat, fraksi KMT mengatakan mereka tidak melakukan pemotongan setelah menentukan tidak ada tumpang tindih antara program pengembangan dan pengadaan drone yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran, yang sebelumnya dijadikan dasar usulan mereka.
Yuan Eksekutif (Kabinet) mengajukan rancangan anggaran ke Parlemen pada 31 Agustus 2025. Peninjauannya tertunda akibat kebuntuan politik yang berkepanjangan meskipun ada tenggat waktu hukum yang mewajibkan pengesahan pada akhir November 2025, menjadikannya anggaran pemerintah pusat yang terlama disahkan dalam sejarah Taiwan.
Sebelum anggaran disetujui, pemerintah beroperasi di bawah mekanisme anggaran sementara yang memungkinkan pembayaran gaji pegawai negeri, pemberian tunjangan kesejahteraan sosial, dan pendanaan proyek yang sudah ada melalui pendapatan pajak dan dana lain yang tersedia.
Di antara pengurangan yang disetujui, legislator memangkas tunjangan khusus untuk kepala lembaga pemerintah sebesar 60 persen, dengan beberapa lembaga menghadapi pemotongan penuh yang tidak dapat dialokasikan kembali.
Pengeluaran untuk peralatan dan fasilitas militer dikurangi 2,5 persen, sementara anggaran kebijakan media dan publikasi dipotong 50 persen, kecuali untuk pengeluaran yang diwajibkan undang-undang.
Parlemen mulai melakukan pemungutan suara atas anggaran sekitar pukul 16.00, menyelesaikan pembacaan kedua sekitar pukul 17.50 dan memberikan persetujuan akhir pada pukul 18.08.
Setelah pemungutan suara, Ketua Parlemen Han Kuo-yu (韓國瑜) mengatakan peninjauan anggaran yang berkepanjangan telah menyebabkan perpecahan sosial dan kebuntuan konstitusional, serta mendesak pihak pemerintah dan oposisi untuk sama-sama mengupayakan kompromi yang lebih besar di masa depan.
Setelah pengurangan yang disetujui, total pengeluaran sementara ditetapkan sebesar NT$2,987 triliun, sementara pendapatan yang diproyeksikan meningkat sekitar NT$602 miliar menjadi NT$3,464 triliun. Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik akan melakukan penyesuaian akhir pada setiap pos anggaran.
Menanggapi pengesahan, Presiden Lai Ching-te (賴清德) melalui unggahan media sosial pada Jumat malam mengatakan ia menyayangkan "banyak pemangkasan dan pembekuan anggaran yang tidak masuk akal."
"Selain dipangkas sebesar NT$48 miliar, anggaran untuk sosialisasi kebijakan juga dikurangi secara signifikan. Terdapat pula pembekuan anggaran yang menyangkut operasional normal lembaga pemerintah, bahkan gaji para pimpinan lembaga pemerintahan," tulisnya.
Meski Parlemen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah dan membahas anggaran, kata Lai, "Pembahasan anggaran seharusnya kembali berlandaskan prinsip profesionalitas, kewajaran, dan proporsionalitas. Perbedaan politik tidak boleh memengaruhi operasional normal negara."
Lai pun mengatakan ia berharap Parlemen dapat menjadikan keterlambatan pembahasan anggaran ini sebagai pelajaran, termasuk seiring Kabinet akan mengesahkan rancangan anggaran pemerintah pusat tahun 2027 pada Kamis mendatang dan menyerahkannya untuk ditinjau legislator.
Sementara itu, juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝) dalam grup media pada Jumat malam mengatakan bahwa meskipun nilai pemangkasan anggaran secara umum tahun ini menurun, masih terdapat pemangkasan dan pembekuan besar-besaran yang disebutnya tidak masuk akal terhadap lembaga dan pos tertentu.
Di antaranya, kata Lee, adalah pemangkasan anggaran lembaga independen, termasuk Komisi Komunikasi Nasional, yang disebutnya dikhawatirkan akan membuat urusan operasional dan kepegawaian mereka terus mengalami kelumpuhan.
Selain itu, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dikhawatirkan akan terdampak pemangkasan anggaran untuk sosialisasi kebijakan pemerintah, kata Lee.
Penghapusan total anggaran operasional Departemen Informasi Kabinet juga memengaruhi gaji tenaga kerja kontrak di tingkat pelaksananya, tambah Lee.
Kegiatan kenegaraan presiden, termasuk hubungan publik dan kunjungan untuk meninjau kegiatan militer, kehilangan sumber daya fleksibel yang diperlukan seiring dengan pemangkasan dan pembekuan anggaran khususnya, tambah Lee.
Di sisi lain, sumber daya dasar Kabinet untuk terjun ke daerah guna meninjau bencana dihapus seluruhnya seiring dengan pemangkasan dana koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kebijakannya, kata Lee.
Proses pemajuan hak asasi manusia dan keadilan transisional di tingkat nasional dipercaya juga akan terdampak serius pemangkasan anggaran di lembaga-lembaga terkait, tambah Lee.
Sementara itu, terkait pembekuan gaji Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰), Lee mengatakan bahwa Cho telah beberapa kali menyatakan bahwa "urusan pribadi adalah hal kecil, sedangkan urusan negara adalah hal besar."
Seiring anggaran pemerintah pusat 2027 akan diajukan pada Kamis, kata Lee, Kabinet berharap Parlemen dapat berpegang pada prinsip profesionalisme dan rasionalitas serta melakukan pembahasan secara normal sesuai jadwal yang ditetapkan undang-undang.
(Oleh Su Lung-chi, Wang Cheng-chung, Sean Lin, Yeh Su-ping, Lai Yu-chen, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/
