Taipei, 26 Juli (CNA) Yuan Eksekutif (Kabinet) hari Kamis (23/7) mengusulkan revisi hukum yang akan mewajibkan produsen makanan besar untuk memberitahu otoritas tentang anomali yang terdeteksi dalam inspeksi produk dalam waktu 24 jam setelah menemukan atau diberitahu tentang hal tersebut, atau menghadapi denda hingga NT$30 juta (Rp16,6 miliar).
Sebuah skandal keamanan pangan mengguncang Taiwan setelah ditemukan bahwa Central Union Oil Corp. diduga memproduksi 1.300 ton minyak goreng berbahan dasar kedelai yang mengandung empat kali lipat batas legal karsinogen benzo[a]pyrene dan memasoknya ke produsen makanan besar antara April dan Juni.
Produsen makanan tersebut kemudian menjual berbagai produk yang mengandung minyak tercemar itu ke produsen makanan kecil dan restoran. Central Union mengetahui adanya ketidakwajaran pada 10 Juni, tetapi tidak memberitahu otoritas hingga 30 Juni, kata Menteri Kesehatan Shih Chung-liang (石崇良) bulan ini.
Hingga Sabtu, menurut Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (TFDA), lebih dari 1.300 pelaku usaha terdampak dan lebih dari 500 produk telah ditarik dari rak-rak toko.
Berdasarkan revisi yang diajukan pada Kamis terhadap Undang-Undang Pengelolaan Keamanan dan Sanitasi Pangan, perusahaan makanan di atas ukuran tertentu dan dalam kategori yang ditetapkan akan diwajibkan secara rutin menyerahkan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi ke fasilitas inspeksi bersertifikat.
Jika ditemukan kejanggalan selama inspeksi tersebut atau inspeksi mandiri wajib, perusahaan diwajibkan melaporkannya ke otoritas lokal dalam waktu 24 jam atau menghadapi denda mulai dari NT$30.000 hingga NT$30 juta.
Otoritas lokal kemudian diwajibkan melaporkan insiden tersebut ke pemerintah pusat jika produk yang tidak sesuai dapat mempengaruhi yurisdiksi lain.
Produsen makanan yang gagal menyerahkan sampel yang diwajibkan ke fasilitas inspeksi bersertifikat atau tidak mencakup semua kategori yang diwajibkan dalam inspeksi mandiri rutin mereka akan menghadapi denda mulai dari NT$30.000 hingga NT$3 juta.
Revisi yang diusulkan ini juga akan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan inspeksi mendadak dan mengambil sampel di fasilitas produksi, pengolahan, transportasi, penyimpanan, pengemasan, dan penjualan perusahaan makanan, dengan perusahaan diwajibkan untuk bekerja sama.
Usulan tersebut akan diajukan ke Yuan Legislatif untuk ditinjau sebelum dapat menjadi undang-undang.
Selesai/JC
