Washington/Taipei, 24 Juli (CNA) Tarif impor 10 persen yang dikenakan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) kepada Taiwan belum final karena masih menunggu hasil investigasi terpisah terkait dugaan kelebihan kapasitas struktural dan produksi di sektor manufaktur Taiwan, kata Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun (鄭麗君), Jumat (24/7).
USTR pada Maret lalu mengumumkan penyelidikan mengenai kelebihan kapasitas dan produksi, serta investigasi lainnya mengenai upaya pelarangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa oleh 60 negara dan wilayah, berdasarkan Bagian 301 Undang-Undang Perdagangan 1974.
Menurut USTR, penyelidikan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah para mitra dagang AS telah melakukan tindakan, kebijakan, atau praktik yang tidak wajar maupun diskriminatif sehingga "membebani" atau "membatasi" perdagangan AS.
"Setelah kedua penyelidikan tersebut selesai, besaran tarif final akan ditentukan pihak Amerika Serikat," kata Cheng dalam sebuah pernyataan. Ia juga memimpin Satuan Tugas Ekonomi dan Perdagangan Taiwan-AS di bawah Yuan Eksekutif.
Namun, menurut Cheng, pengumuman USTR pada Kamis waktu AS menunjukkan pengakuan Washington terhadap komitmen Taiwan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Taiwan-AS untuk melarang impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa.
Hanya Taiwan dan Uni Eropa di antara 60 negara dan wilayah yang dikenai tarif 10 persen tanpa tambahan di atas tarif negara paling diuntungkan (MFN) yang sudah berlaku, sehingga menempatkan keduanya pada kategori perlakuan tarif yang paling menguntungkan.
Menurut versi prapublikasi dari pemberitahuan Federal Register, jika tarif MFN pada suatu produk dari Taiwan di bawah 10 persen, maka tarif gabungan MFN dan Bagian 301 akan bertotalkan 10 persen.
Produk yang sudah dikenakan tarif MFN sebesar 10 persen atau lebih tidak akan dikenakan tambahan bea Bagian 301.
Gelombang tarif baru ini berawal dari laporan yang dirilis pada awal Juni tentang larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa, di mana USTR merekomendasikan penerapan tarif pada 60 negara dan wilayah.
Laporan tersebut menyatakan Taiwan tampaknya sedang mengambil langkah-langkah untuk memenuhi komitmennya dalam melarang impor semacam itu, tetapi belum memberlakukan larangan secara hukum.
Tarif ini dikeluarkan setelah investigasi USTR yang mencakup dua putaran dengar pendapat publik, menerima lebih dari 2.100 komentar publik, dan melibatkan konsultasi dengan mitra dagang AS untuk mengatasi kekhawatiran yang telah lama ada, menurut lembaga tersebut.
Investigasi yang dimulai pada 12 Maret ini dilakukan kurang dari tiga pekan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif global besar-besaran yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Hal ini secara luas dipandang sebagai upaya pemerintahannya untuk membangun kembali tekanan tarif terhadap mitra dagang.
Dalam rilis pers USTR, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan Washington telah memberlakukan larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa selama hampir satu abad dan sudah "sangat waktunya" bagi mitra dagangnya untuk mengadopsi langkah serupa.
Dalam konferensi pers pada Jumat, Taiwan Institute of Economic Research (TIER) mengatakan langkah Bagian 301 AS yang diumumkan sejauh ini relatif menguntungkan bagi Taiwan.
TIER menyebut Taiwan menghadapi tarif 10 persen di bawah kebijakan terkait kerja paksa, dibandingkan dengan 12,5 persen untuk Jepang, Tiongkok, dan banyak wilayah lainnya.
Presiden TIER Chang Chien-yi (張建一) mengaitkan perlakuan yang relatif menguntungkan terhadap Taiwan ini sebagian dilatarbelakangi upayanya dalam menanggapi kekhawatiran AS terkait kerja paksa.
Ia mengatakan langkah-langkah ini dapat memperkecil kerugian tarif yang selama ini dihadapi eksportir Taiwan, khususnya di industri seperti suku cadang otomotif.
Namun, ekonom TIER Liu Pei-chen (劉佩真) mengatakan investigasi terpisah terkait kelebihan kapasitas semikonduktor, yang diperkirakan selesai pada akhir Juli, menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar.
Pabrik dengan teknologi canggih seharusnya kurang terdampak, sementara yang berteknologi matang bisa menghadapi risiko lebih besar karena kekhawatiran kelebihan kapasitas terkonsentrasi di segmen tersebut, ujarnya.
Chang menambahkan bahwa Taiwan mengekspor relatif sedikit semikonduktor secara langsung ke AS, dengan banyak yang dikirim ke tempat lain untuk dirakit menjadi produk teknologi informasi dan komunikasi.
Dampaknya bisa lebih besar jika Washington memberlakukan tarif pada produk jadi yang mengandung cip yang tidak diproduksi di AS, katanya.
Selesai/
