Taipei, 21 Juli (CNA) Dewan Pakar Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Yusri Addin Yusuf hari Minggu (19/7) berdialog bersama pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan, diikutsertai sekitar 50 orang yang di antaranya mengeluhkan isu-isu ketenagakerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Di dialog yang digelar di kantor sekretariat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Taiwan dari pagi hingga siang, seorang PMI mengeluhkan kasus yang menimpa dirinya. Ia mengaku baru tiga bulan di Taiwan dan telah membayar biaya pekerjaan sebesar Rp90 juta, kemudian di-PHK sepihak tanpa alasan yang jelas.
Menurut pengakuannya, ia akhirnya mendapatkan kompensasi NT$40.000 (Rp22,2 juta) dari pabriknya, setelah melapor kepada Sarbumusi dan GARDA Buruh Migran Indonesia (BMI). Kini ia dipindahkan ke salah tempat penampungan milik pemerintah Indonesia di Taoyuan, sembari menunggu pekerjaan barunya.
Dalam kegiatan dialog tersebut, Yusri, yang lebih dikenal dengan nama Yusri AlBima, juga menerima beberapa pengaduan lainnya yang sama, kebanyakan pekerja formal, pabrik yang di-PHK sepihak.
Dalam wawancaranya bersama CNA, Yusri mengatakan, makin maraknya jual beli pekerjaan serta kasus PHK sepihak membuat Yusri harus berkonsultasi bersama Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), Saiful.
Dalam pertemuannya bersama Saiful yang juga di Taiwan pada kesempatan yang sama, Yusri mengatakan mereka sepakat untuk memberikan saran kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk menetapkan jumlah biaya pekerjaan yang sepadan, tidak membebani PMI, dengan ditetapkannya standar yang adil.
Selain itu, Yusri juga mengapresiasi kinerja dari para aktivis yang telah membantu PMI sebagai penyalur bantuan dan membuka ruang konsultasi jika mereka terkena kasus.
Yusri juga mengharapkan agar ke depannya pihak pemerintah Indonesia memberikan sosialisasi kepada PMI sebelum pemberangkatan agar mereka siap bekerja, sehingga mereka tahu untuk mengadu ke mana saat ada masalah.
Selain itu, harapan Yusri kepada pemerintah Indonesia termasuk agar bidang ketenagakerjaan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei berfungsi sebagai verifikasi terhadap pemberi kerja, seperti pengecekan tempat bekerja dan sarana prasarana termasuk keamanan kerja.
"Ketika ada pemberi kerja datang ke KDEI, tidak hanya memberi stempel saja, tetapi harus tahu apa yang harus dipersiapkan. Tidak hanya di asesmen saja, tetapi harus dicek dengan benar, seperti gaji kan sudah pasti sama, bagaimana dengan kondisi mes, kerjanya, keamanannya ada atau tidak," ujarnya.
"Sehingga nanti catatan itu menjadi bahan untuk PMI, dan mereka tahu kondisi kerja dan detail kerjanya seperti apa. Jika pemerintah bisa mendetailkan pekerjaanya itu lebih bagus," kata Yusri.
"Laporan kegiatan dialog terbuka yang diadakan Sarbumusi ini juga akan dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi perlu ada evaluasi dari KP2MI," ucapnya.
"Secara keseluruhan, sebenarnya teman-teman nyaman bekeja di Taiwan, karena gaji dan aturan ketenagakerjaannya lumayan bagus. Namun, ada beberapa kendala masalah yang harus diselesaikan, kalau di sektor formal yaitu PHK sepihak," tambah Yusri.
"Dalam dialog bersama, kami juga menemukan pertanyaan dari sektor informal perawat migran yang menanyakan kenapa gaji perawat migran tidak bisa mengikuti formal, padahal mereka bekerja melebihi jam kerja formal, bahkan ada yang 24 jam," ujarnya.
"Menurut saya, pekerja rumah tangga itu pekerja formal tidak ada yang formal karena mereka bekerja dengan keahlian, seharusnya disamakan dengan pabrik bahkan lebih tinggi," kata Yusri.
"Bagi PMI yang bekerja di rumah tangga bisa bekerja 24 jam, jadi mestinya dihargai lebih tinggi gajinya. Saat ini, kami sedang perjuangkan gajinya dari Indonesia, agar diproritaskan lebih tinggi," tambah Yusri.
Sarbumusi juga melanjutkan dialog terbukanya ke aula Taipei Main Station (TMS) -- tempat berkumpulnya para PMI. Dari sore hingga malam, Yusri bersama perwakilan organisasi aktivis serta para PMI berkumpul di TMS, membahas mengenai permasalahan masing-masing, bahkan ada yang mengadukan kasusnya.
Ketua Sarbumusi Taiwan, Maryoto atau yang akrab disapa Kang Bae, mengatakan ada banyak rombongan yang datang ke PCINU untuk berdialog bersama, termasuk dari anggota musala Al-Falah Nantao, PCINU Taichung, serta beberapa organisasi persilatan dan organisasi PMI yang lain.
"Harapan kami ke depannya, jika ada kegiatan seperti ini lagi dengan persiapan yang panjang, kami akan menghubungi organisasi lainnya dengan undangan resmi untuk bersama-sama ikut serta," ungkap Kang Bae kepada CNA.
"Kegiatan ini sangat bagus karena PMI bisa tahu hak-haknya dan bagaimana cara melindungi diri serta bisa menggali permasalahan rekan-rekan PMI lainnya seperti maraknya biaya penempatan berlebih dan biaya job, sehingga ke depannya biaya tersebut tidak melambung tinggi," ucapnya.
Selesai/JC
