Taipei, 25 Juli (CNA) Ribuan orang menghadiri aksi unjuk rasa yang digelar Kuomintang (KMT) di Taipei pada Sabtu (25/7) untuk menuntut penjelasan pemerintah, setelah minyak goreng yang mengandung kadar benzo[a]pyrene -- zat karsinogenik penyebab kanker -- melebihi ambang batas ditemukan beredar di Taiwan.
Para peserta berkumpul dalam aksi yang mengusung slogan "saya menolak Taiwan diracuni" di Bulevar Ketagalan, di depan Kantor Kepresidenan.
Skandal keamanan pangan itu mencuat setelah Central Union Oil Corp. diduga memproduksi 1.300 ton minyak goreng berbahan dasar kedelai yang mengandung benzo[a]pyrene hingga empat kali lipat batas hukum, lalu memasoknya kepada sejumlah produsen makanan besar antara April hingga Juni.
Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian menjual berbagai produk yang mengandung minyak tercemar itu kepada produsen makanan skala lebih kecil dan restoran.
Hingga Sabtu, menurut Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (TFDA), lebih dari 1.300 pelaku usaha terdampak dan lebih dari 500 produk telah ditarik dari rak-rak toko.
Legislator, wali kota, dan bupati KMT serta legislator Partai Rakyat Taiwan (TPP) secara bergantian mengkritik penanganan skandal tersebut oleh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa. Mereka mendesak Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) mengundurkan diri dan Presiden Lai Ching-te (賴清德) menyampaikan permintaan maaf.
Mereka mengkritik apa yang mereka sebut sebagai lambatnya penyelidikan pemerintah, dengan mengatakan hampir sebulan setelah kasus itu terungkap, pemerintah masih belum dapat memastikan penyebab kontaminasi.
Mereka juga menuduh pemerintah berupaya menyembunyikan nama-nama pelaku usaha dan produk yang kemungkinan terdampak minyak goreng tercemar tersebut.
Ketua KMT Cheng Li-wun (鄭麗文), Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu (韓國瑜) yang juga anggota KMT, serta Ketua TPP Huang Kuo-chang (黃國昌) turut menghadiri aksi dan menyampaikan pidato.
Salah seorang peserta, bermarga Lin (林), mengatakan ia sering makan di luar rumah dan ingin mengetahui mengapa pemerintah masih belum mengungkap akar persoalan skandal itu setelah hampir sebulan berlalu. "Saya yakin penanganannya seharusnya bisa lebih efisien."
Ketika ditanya apakah pemerintah pusat atau Pemerintah Kota Taichung yang harus bertanggung jawab atas skandal tersebut -- isu yang masih menjadi perdebatan -- Lin mengatakan kedua pihak sama-sama bersalah.
"Pada awalnya, pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan inspeksi," katanya. "Namun sekarang, setelah sebulan berlalu, ini sudah menjadi masalah nasional dan, karena ada ekspor, juga menjadi persoalan yang memengaruhi citra Taiwan."
TFDA pada Selasa menyatakan pihaknya telah memberi tahu otoritas Korea Selatan bahwa satu kelompok produk minyak goreng yang tidak memenuhi standar telah diekspor ke negara tersebut, tetapi tidak merinci jumlahnya.
Cho berulang kali membantah tuduhan bahwa pemerintah berupaya melindungi produsen dengan menyembunyikan informasi mengenai produk hilir yang kemungkinan terdampak minyak tercemar tersebut.
Ia mengatakan prinsip utama pemerintah pusat adalah segera menarik produk yang berpotensi terkontaminasi dari rak-rak toko serta mengungkap identitas pelaku usaha yang terdampak.
Cho mengatakan kepada wartawan pada 18 Juli bahwa TFDA telah memerintahkan Central Union menghentikan produksi pada 1 Juli, sehari setelah mengetahui adanya kontaminasi, serta menginstruksikan agar seluruh produk tingkat pertama yang kemungkinan mengandung minyak itu ditarik dari peredaran paling lambat 3 Juli tengah hari.
Cho juga menolak tuduhan oposisi bahwa pemerintah mengurangi upaya penarikan produk. Menurutnya, pemerintah justru memperluas penarikan, termasuk penarikan sebagai langkah pencegahan, terhadap produk-produk yang terkait dengan minyak goreng tercemar itu.
Menanggapi aksi Sabtu, Cho pada Jumat mengatakan bahwa menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa merupakan hak sipil, dan ia berharap diskusi yang rasional dapat berlangsung setelahnya.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Karen Kuo (郭雅慧) pada Sabtu mengimbau para wali kota, bupati, dan pejabat terpilih lainnya yang ikut dalam aksi agar bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menjaga keamanan pangan. Menurutnya, kolaborasi semacam itu merupakan cara terbaik untuk memenuhi harapan masyarakat.
Sementara itu, juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝) mengatakan Kabinet telah mengusulkan amendemen terhadap Undang-Undang Keamanan dan Sanitasi Pangan sebagai respons atas skandal tersebut. Ia menambahkan isu keamanan pangan tidak seharusnya dipengaruhi kepentingan politik partisan.
Di sisi lain, juru bicara DPP Lin Chu-yin (林楚茵) mengatakan satu-satunya pihak yang berupaya menutupi persoalan tersebut adalah Central Union dan perusahaan-perusahaan terkait. Ia menegaskan DPP tidak pernah berkompromi dalam urusan keamanan pangan.
Dalam pernyataan yang dirilis sebelum aksi pada Sabtu, TFDA mengatakan pihaknya telah menunjuk pihak ketiga yang independen untuk menyelidiki penyebab kontaminasi dan akan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan serta hasil penyelidikan tersebut secara berkala.
(Oleh Sean Lin, Shen Pei-yao, dan Jason Cahyadi)
Selesai/
