Taipei, 24 Juni (CNA) Ketua Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun (鄭麗文) hari Selasa (23/6) menggambarkan status quo di Selat Taiwan sebagai kedua belah pihak yang termasuk dalam "satu Tiongkok," dengan menyatakan bahwa formula politik tersebut menjadi dasar untuk memulai kembali dialog lintas selat.
Memulai kembali dialog dan pertukaran berdasarkan "Konsensus 1992" dan sikap "antikemerdekaan Taiwan" adalah satu-satunya cara untuk memastikan hubungan lintas selat yang damai dan stabil, kata Cheng dalam sebuah wawancara daring.
Cheng menanggapi pembawa acara Tang Hsiang-lung (唐湘龍), yang mengindikasikan bahwa sikapnya terhadap status quo berbeda dengan Direktur Institut Amerika di Taiwan (AIT) Raymond Greene, dan juga menanyakan apakah usulannya dapat diterapkan.
Pandangan AIT tentang status quo
Greene mengatakan kepada United Daily News (UDN) dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Selasa bahwa lebih dari 70 persen masyarakat Taiwan mendukung status quo, sebuah konsensus yang ia gambarkan sebagai dasar terbaik bagi para pemimpin terpilih Taipei untuk melakukan pembicaraan dengan Beijing.
Dengan adanya konsensus ini, Greene mengatakan upaya Beijing untuk memecah belah masyarakat Taiwan tidak mungkin berhasil, seraya menambahkan bahwa dialog tanpa prasyarat tetap menjadi cara terbaik untuk mencegah salah perhitungan dan menyelesaikan perbedaan, menurut laporan UDN.
Menurut laporan itu, Greene berpendapat bahwa mereka yang mendukung penyesuaian dengan preferensi Beijing, seperti menjaga pertahanan Taiwan tetap lemah, berasumsi bahwa Tiongkok ingin mempertahankan status quo, meskipun kata-kata dan tindakannya tidak menunjukkan niat seperti itu.
Kerangka KMT tentang Konsensus 1992
Dalam jawabannya kepada Tang, Cheng mengatakan usulannya diperlukan karena status quo di bawah pemerintahan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa "semakin sulit dipertahankan."
Cheng berpendapat bahwa satu dekade memburuknya hubungan lintas selat telah membawa kawasan ke ambang perang, di mana setiap tindakan, baik salah perhitungan maupun tidak, dapat memicu konflik, seraya mencatat kekhawatiran luas secara internasional menjelaskan mengapa kebijakannya semakin diperhatikan.
"Konsensus 1992" adalah kerangka kerja untuk hubungan lintas selat, yang menurut KMT merupakan pemahaman yang dicapai pada 1992 antara pemerintah KMT saat itu dan Beijing bahwa ada "satu Tiongkok," dengan masing-masing pihak bebas menafsirkan apa artinya.
Penolakan DPP terhadap "Konsensus 1992," bersama dengan sikapnya bahwa Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), mendorong Beijing untuk memutuskan pembicaraan resmi pada 2016, ketika DPP kembali berkuasa setelah delapan tahun pemerintahan KMT.
Cheng menegaskan tidak ada "cara alternatif" untuk memastikan perdamaian dan stabilitas lintas selat selain apa yang ia usulkan untuk melanjutkan dialog lintas selat, meskipun ia mencatat bahwa meningkatkan kemampuan pertahanan dan ketahanan Taiwan tetap penting dan mendapat dukungannya.
Perdebatan definisi status quo
Cheng kemudian mengecam pemerintah DPP karena mencoba mengubah status quo, yang menurutnya mengharuskan kedua belah pihak termasuk dalam "satu Tiongkok," sesuai Konstitusi Republik Tiongkok (Taiwan).
"Dengan terus-menerus mendorong 'teori dua negara baru', DPP sedang mengubah status quo, menghancurkan status quo, dan bermain api," katanya.
Istilah "teori dua negara baru" diciptakan mantan Presiden Ma Ying-jeou (馬英九) untuk menggambarkan sikap DPP bahwa "ROC dan RRT tidak saling berada di bawah satu sama lain," yang sejajar dengan doktrin "hubungan antarnegara khusus" dari mendiang Presiden Lee Teng-hui (李登輝).
Berbicara dalam kesempatan terpisah, Su Chi (蘇起), mantan sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional di bawah pemerintahan Ma, mengatakan ia sependapat dengan Greene bahwa mayoritas besar masyarakat Taiwan mendukung mempertahankan status quo, tetapi mencatat bahwa definisi "status quo" belum pernah diklarifikasi secara jelas.
Status quo pada 2016, ketika DPP menggantikan pemerintahan Ma, dibangun di atas kerangka interaksi lintas selat yang aktif dan sangat berbeda dari status quo saat ini, yang didefinisikan DPP melalui formulasi "saling tidak berada di bawah satu sama lain," kata Su.
Su menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah acara yang diselenggarakan KMT untuk menandai peluncuran film dokumenter berjudul "The Peace Maker", yang menampilkan perjalanan Cheng ke Tiongkok pada April.
Menanggapi Cheng, Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄), sekretaris jenderal Fraksi DPP di Yuan Legislatif, menolak pernyataannya bahwa kedua sisi selat termasuk dalam "satu Tiongkok."
Banyak tindakan Beijing, seperti pelecehan militer, ancaman, dan aktivitas zona abu-abu di sekitar Taiwan, justru yang sebenarnya merusak dan mengganggu status quo, ujarnya.
Selesai/
