Taipei, 12 Apr. (CNA) Taipei mengkritik sepuluh langkah kebijakan terkait Taiwan yang diumumkan Beijing pada Minggu (12/4) dalam kunjungan Ketua Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun (鄭麗文) ke Tiongkok yang telah disertai pertemuan dengan Presiden Xi Jinping (習近平).
Otoritas Tiongkok hari Minggu mengumumkan sepuluh langkah kebijakan yang mencakup rencana menggenjot hubungan transportasi, infrastruktur, perdagangan, ekonomi, hingga budaya dengan Taiwan.
Menanggapi ini, Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) Taiwan dalam sebuah rilis pers pada Minggu sore menyebut kebijakan itu, bersama pertemuan Cheng-Xi, "Hanyalah sebuah kesepakatan politik antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan KMT."
Sebagai lembaga pemerintah utama Taiwan yang menangani urusan lintas selat, MAC menyatakan bahwa Beijing berupaya mengesampingkan pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis dan menempatkan hubungan lintas selat dalam kerangka KMT ke PKT serta kerangka "satu Tiongkok".
MAC menyatakan bahwa langkah-langkah terbaru yang melibatkan impor produk Taiwan, dimulainya kembali sebagian penerbangan penumpang, serta kembalinya wisatawan individu asal Tiongkok telah berulang kali dibuka dan dihentikan selama bertahun-tahun.
"Pola yang sama kini kembali terulang, tanpa adanya jaminan institusional bagi industri, petani, nelayan Taiwan maupun hak dan kepentingan publik, sehingga langkah-langkah tersebut sangat berisiko," tambah lembaga tersebut.
MAC juga menyatakan Beijing tidak seharusnya menghindari negosiasi dengan pemerintah Taiwan terkait hal-hal yang menyangkut keamanan nasional atau kewenangan publik, dengan menyinggung isu seperti penerbangan lintas selat dan konektivitas infrastruktur yang melibatkan Kinmen dan Matsu.
Sementara itu, juru bicara Yuan Eksekutif Michelle Lee (李慧芝) mengatakan sepuluh langkah ini sebagian besar merupakan kebijakan lama Beijing yang sebelumnya diberlakukan "secara tidak konsisten" dengan "berbagai alasan yang tidak jelas", sehingga merugikan kepentingan industri serta petani dan nelayan Taiwan.
Melalui rilis pers, Lee mengatakan pengalaman berulang kali menunjukkan pendekatan dengan tingkat "ketidakpastian dan selektivitas yang tinggi" ini adalah praktik menjadikan pertukaran sebagai alat dan ekonomi-perdagangan sebagai senjata dalam tekanan politik, yang menurutnya sudah dipahami masyarakat.
Namun, Lee menegaskan pemerintah mendukung pertukaran lintas selat yang sehat dan tertib, serta sesuai dengan prinsip kesetaraan dan martabat.
Pemerintah, ucapnya, akan melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh terhadap berbagai interaksi lintas selat, guna memastikan bahwa pengaturan pertukaran tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap struktur ekonomi dan industri Taiwan.
Ia juga menambahkan bahwa semua hal yang melibatkan kewenangan publik pemerintah seharusnya dibahas melalui mekanisme yang sudah ada di antara kedua belah pihak, tanpa prasyarat politik apa pun, serta dengan menghormati mekanisme pasar dan norma internasional.
Cara terbaik untuk membangun kepercayaan timbal balik di antara kedua pihak adalah jika Tiongkok benar-benar memiliki niat untuk mengubah pendekatan masa lalu, serta menjalin interaksi yang sehat dan tertib dengan Taiwan berdasarkan prinsip kesetaraan, martabat, dan kepastian, kata Lee.
(Oleh Sunny Lai, Kao Hua-chien, dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
