Taipei, 22 Feb. (CNA) Setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) membatalkan langkah-langkah tarif impor Presiden AS Donald Trump, Presiden Lai Ching-te (賴清德) hari Sabtu (21/10) menyatakan bahwa pemerintah akan melindungi ketentuan menguntungkan yang telah diamankan Taiwan dalam perjanjian perdagangan.
Taiwan dan AS menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) pada 12 Februari, memangkas tarif impor menjadi 15 persen dari sebelumnya 20 persen di bawah Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), sementara semikonduktor Taiwan diberikan "perlakuan paling diuntungkan" di bawah Bagian 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan 1962.
Namun, sebelum perjanjian tersebut ditinjau dan diratifikasi oleh Yuan Legislatif Taiwan sebagaimana seharusnya, Mahkamah Agung AS pada Jumat waktu setempat membatalkan tarif yang telah Trump berlakukan pada para mitra dagang, termasuk Taiwan, di bawah IEEPA.
Menanggapi putusan itu, Trump telah menggunakan Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan 1974 untuk memberlakukan tarif impor global sebesar 10 persen, kemudian menaikkannya ke 15 persen.
Pemerintahan Trump juga berjanji akan memanfaatkan alat perdagangan tambahan, termasuk investigasi Bagian 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 -- yang memungkinkan Washington memberlakukan tarif balasan atas praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, termasuk menjalankan surplus perdagangan yang besar.
Menanggapi perkembangan terbaru, Lai melalui sebuah unggahan Facebook hari Sabtu mengatakan pihaknya akan memantau dengan cermat langkah-langkah lanjutan pemerintah Trump dan menjaga komunikasi yang erat dengan pihak AS.
"Apapun perubahan situasinya, tujuan pemerintah sangat jelas, yaitu: Memastikan hak-hak Taiwan yang sudah diperoleh tetap utuh tanpa pengurangan, Memastikan keunggulan relatif Taiwan dibanding negara pesaing utama, dan Menangani dengan hati-hati setiap risiko yang mungkin timbul dari situasi baru," kata Lai.
Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) pada Sabtu juga mengumpulkan pejabat tinggi untuk meninjau situasi, dan kemudian mengonfirmasi bahwa Washington telah memperjelas bahwa Bagian 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan akan tetap tidak terpengaruh tarif Bagian 122 Undang-Undang Perdagangan.
Cho mengatakan ia telah menginstruksikan tim negosiasi Taiwan untuk tetap berkomunikasi erat dengan AS guna memastikan perlakuan paling diunggulkan yang telah diamankan untuk semikonduktor Taiwan dan produk utama lainnya tetap tidak berubah.
Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun (鄭麗君), negosiator utama ART Taiwan, hari Sabtu mengakui bahwa posisi Taiwan sebagai kontributor utama defisit perdagangan AS terus menjadi tantangan utama sepanjang negosiasi.
Taiwan harus secara waspada memantau kebijakan perdagangan AS yang terus berkembang, mulai dari Bagian 122 dan 301 hingga potensi perluasan Bagian 232, kata Cheng dalam sebuah unggahan Facebook pada Sabtu.
Bahkan Bagian 338 dari Undang-Undang Tarif 1930 -- yang memungkinkan bea balasan hingga 50 persen terhadap negara-negara yang dianggap mendiskriminasi perdagangan AS -- juga bisa diberlakukan, kata Cheng.
Sementara itu, Kuomintang (KMT), partai oposisi utama Taiwan, Sabtu mendesak pemerintah untuk merundingkan kembali ART Taiwan-AS, dan memperjelas apakah perjanjian tersebut masih berlaku.
Wakil Ketua Yuan Legislatif Johnny Chiang (江啓臣) dari KMT hari Minggu memperingatkan bahwa Trump akan menggunakan segala cara untuk mengatasi defisit perdagangan, dan ia meminta pemerintah untuk secara proaktif mengelola situasi dan membantu industri bersiap menghadapi kemungkinan dampaknya.
Saat dimintai komentar pada Minggu, Legislator Partai Rakyat Taiwan Chang Chi-kai (張啓楷), mengatakan bahwa karena isu perdagangan ini masih berkembang, Taiwan sebaiknya "Menunggu sembari memerhatikan."
Chang menyarankan agar Yuan Legislatif untuk menunda peninjauan perjanjian tersebut sampai arah kebijakan AS benar-benar jelas.
Di sisi lain, Presiden Chung-Hua Institution for Economic Research, Lien Hsien-ming (連賢明) mengatakan Taiwan harus bertindak secara proaktif terhadap potensi investigasi Bagian 301 seiring Trump beralih ke strategi tarif baru.
Karena Taiwan telah menjadi sumber defisit perdagangan terbesar keempat AS, dengan total hampir US$160 miliar (Rp2,71 kuadriliun), Washington tidak akan terlalu sulit membangun kasus untuk penyelidikan Bagian 301, kata Lien dalam sebuah unggahan Facebook pada Minggu.
"Taiwan harus bersiap menghadapi putaran berikutnya dari investigasi Bagian 301," kata Lien, mendesak pemerintah untuk menyiapkan strategi respons tanpa menyebutkan apa strateginya.
Masalah bagi Taiwan adalah surplus perdagangannya dengan AS telah melonjak dalam dua tahun terakhir karena permintaan besar untuk cip dan server yang digunakan di pusat data atau produk kecerdasan buatan, barang-barang yang menjadi spesialisasinya.
Lien mengamati bahwa Bagian 122 tidak mengizinkan tarif negara tertentu secara spesifik, sehingga tidak serta merta mengurangi defisit perdagangan, tetapi memungkinkan pemerintahan untuk dengan cepat memulihkan cakupan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan kongres.
Lien memperkirakan pemerintahan Trump akan semakin mengandalkan Bagian 232 -- sebuah langkah berbasis keamanan nasional -- bersama Bagian 301 untuk mengembalikan tarif yang berbeda-beda.
(Oleh Tseng Ting-yun, Yeh Su-ping, Lin Kuan-ting, Shih Hsiu-chuan, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/
