Taipei, 16 Des. (CNA) Pemerintah Kota Hsinchu mengatakan pada Selasa (16/12) bahwa mereka telah mengajukan permohonan untuk mengaktifkan kembali Wali Kota Kao Hung-an (高虹安) setelah putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan vonis korupsinya dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara karena memalsukan dokumen resmi.
Sebelumnya pada hari itu, Pengadilan Tinggi Taiwan menyatakan Kao bersalah karena menyebabkan pejabat publik membuat entri palsu dalam catatan resmi dalam kasus yang melibatkan biaya asisten selama masa jabatannya sebagai legislator.
Hukuman penjara enam bulan tersebut dapat diubah menjadi denda dan dapat diajukan banding.
Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan mengatakan sedang meninjau putusan tersebut dan mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding lebih lanjut.
Setelah putusan tersebut, pemerintah kota dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka segera mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri (MOI) untuk mengaktifkan kembali Kao sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pelaksana Tugas Wali Kota Chiu Chen-yuan (邱臣遠) mengatakan bahwa departemen-departemen kota telah mulai mempersiapkan proses serah terima dan mendesak MOI untuk segera menyetujui pengaktifan kembali tersebut.
Dalam sebuah unggahan di Facebook, Chiu berterima kasih kepada staf pemerintah kota karena telah menjaga kelancaran operasional selama masa skorsing Kao dan mengatakan persiapan sedang dilakukan untuk memastikan transisi berjalan lancar setelah persetujuan diberikan.
Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seorang bupati atau wali kota yang diskors setelah divonis bersalah pada pengadilan tingkat pertama atas pelanggaran terkait korupsi dapat diaktifkan kembali jika vonis tersebut dibatalkan dalam proses banding sebelum masa jabatannya berakhir.
Tidak bersalah atas korupsi
Kao dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Distrik Taipei pada Juli 2024 selama tujuh tahun empat bulan penjara, serta pencabutan hak sipil selama empat tahun, karena melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebuah putusan yang menyebabkan ia diskors.
Pengadilan distrik menemukan bahwa Kao, yang menjabat sebagai legislator Partai Rakyat Taiwan (TPP) dari 1 Februari 2020 hingga 25 Desember 2022, telah melebihkan gaji asisten dan klaim lembur, sehingga memperoleh keuntungan ilegal sebesar NT$116.514 (Rp61,8 juta).
Baik Kao maupun kejaksaan mengajukan banding, yang mengarah pada persidangan tingkat kedua di Pengadilan Tinggi, yang pada Selasa membatalkan vonis korupsi dan mengubahnya menjadi pelanggaran terkait pemalsuan di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selama persidangan, Kao berargumen bahwa ia tidak memperkaya diri sendiri dan tidak terlibat dalam korupsi, serta memohon untuk dibebaskan dari dakwaan.
Menjelaskan putusannya pada Selasa, Pengadilan Tinggi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa berdasarkan sejarah legislatif dari Undang-Undang Organisasi Yuan Legislatif, biaya asisten legislatif secara substansi merupakan bentuk subsidi yang memungkinkan alokasi yang fleksibel.
Karena Kao secara terpisah mempekerjakan dua asisten tambahan di luar batas NT$110.000 yang dapat digunakan, pengadilan menemukan bahwa ia tidak memiliki niat kriminal untuk melakukan korupsi.
Setelah putusan tersebut, MOI mengatakan Kao memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengaktifan kembali dan dapat kembali menjabat sebelum masa jabatannya berakhir jika permohonannya disetujui.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal TPP Chou Yu-shiu (周榆修) mengatakan putusan tersebut menunjukkan Kao tidak terlibat dalam korupsi dan mendesak pihak berwenang untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai persekusi yudisial.
Ketua TPP Huang Kuo-chang (黃國昌) mengatakan pembebasan dari dakwaan korupsi akhirnya membersihkan nama Kao, menyebutnya sebagai "keadilan yang tertunda."
(Oleh Liu Shih-yi, Kao Hua-chien, Kuo Hsuan-wen, Lu Kang-chun, Evelyn , dan Muhammad Irfan)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/JA
