Taipei, 21 Nov. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) hari Jumat (21/11) meloloskan amandemen yang mengesahkan pembentukan "direktorat jenderal pengembangan imigran baru" yang akan mengawasi tata kelola dan layanan bagi imigran baru.
Imigran baru, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Imigran Baru, didefinisikan sebagai warga negara asing atau individu tanpa kewarganegaraan yang diberikan izin tinggal melalui pernikahan dengan warga Taiwan, profesional asing yang telah diberikan izin kerja dan disetujui untuk tinggal, atau warga Tiongkok yang diberikan izin tinggal melalui program ad hoc.
Menurut Undang-Undang Dasar Imigran Baru yang disahkan pada Juli 2024, Kementerian Dalam Negeri (MOI) diperintahkan untuk membentuk badan administratif tingkat ketiga untuk menangani urusan imigran baru.
Ditjen baru ini akan mengawasi perencanaan, penelitian, konsultasi, koordinasi, dan promosi layanan yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, pemberdayaan, perawatan, dan layanan lain yang dibutuhkan imigran baru.
Setelah lolos pembacaan ketiga, amandemen ini harus diimplementasikan tiga bulan setelah diumumkan, dengan penunjukan direktur jenderal dan wakil direktur jenderal perdana.
Pada Juni tahun ini, Wu Tang-an (吳堂安) dari MOI mengumumkan bahwa ditjen baru ini akan memiliki anggaran sekitar NT$700 juta (Rp372,6 miliar) dan sekitar 100 pegawai penuh waktu jika diluncurkan pada 2026.
Selesai/
