Taipei, 21 Nov. (CNA) Kementerian Dalam Negeri (MOI) telah merujuk empat pemerintah daerah dan lima kantor distrik serta kecamatan ke Yuan Pengawas untuk diselidiki setelah mereka gagal memberhentikan lima kepala dusun dan ketua RT yang dikabarkan memiliki kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Chieh Yu-chin (簡鈺珒), wakil kepala Departemen Urusan Sipil kementerian, mengatakan dalam konferensi pers di Taipei pada Kamis (20/11) bahwa MOI telah mengirim surat kepada otoritas lokal mulai 29 November 2024 untuk menangani masalah ini sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan.
Namun, pemerintah daerah serta kantor distrik dan kecamatan tidak merespons, sehingga masalah ini dirujuk ke Yuan Kontrol -- lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menyelidiki dan menegur kesalahan pemerintah -- pada bulan Mei untuk diselidiki, kata Chieh.
Tidak jelas mengapa MOI tidak mengumumkan rujukan ini ke publik hingga hari Kamis, enam bulan setelah kejadian tersebut.
Namun sejak Mei, hanya satu dari lima kepala dusun dan ketua RT yang bersangkutan yang telah diberhentikan, dan kasus tersebut masih dalam proses banding.
Dalam penjelasannya mengenai rujukan ke Yuan Pengawas, MOI menegaskan bahwa kepala dusun di Desa Fuli, Kabupaten Hualien dan empat ketua RT dari distrik Tucheng dan Zhonghe di New Taipei, Distrik Songshan di Taipei, dan Distrik Xinwu di Taoyuan masih merupakan warga negara RRT, yang tidak diperbolehkan menurut hukum.
Setelah pasangan Tiongkok menjadi warga negara Republik Tiongkok (ROC, nama resmi Taiwan), kelayakan mereka untuk memegang jabatan publik diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Wu Tang-an (吳堂安) dalam konferensi pers.
Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur langkah-langkah jelas yang harus diambil oleh warga negara ROC yang memiliki kewarganegaraan ganda jika ingin memegang jabatan pemerintah.
Individu tersebut harus mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan lain sebelum menjabat dan menyelesaikan proses serta memperoleh dokumen yang diperlukan dalam waktu satu tahun sejak menjabat, sesuai dengan undang-undang.
Empat kepala desa yang masih menjabat dan dikabarkan memiliki kewarganegaraan RRT adalah Wang Min-ju (王敏茹) di Taipei, Peng Hsiao-lin (彭小林) di Taoyuan, serta Teng Yueh-lan (滕月蘭) dan Lin Hsiu-chen (林秀貞) di New Taipei.
Satu-satunya yang telah diberhentikan adalah Deng Wan-hua (鄧萬華), yang menjabat sebagai kepala Desa Xuetian di Kecamatan Fuli, Kabupaten Hualien sebelum diberhentikan dari jabatannya oleh kantor kecamatan pada 1 Agustus.
Deng mengajukan banding atas pemberhentiannya, dan pada 29 Oktober Komite Banding Pemerintah Kabupaten Hualien menyatakan telah membatalkan keputusan tersebut, meskipun Deng masih belum diizinkan kembali ke jabatannya.
MOI mengatakan pada hari Kamis bahwa kasus ini sekarang harus diselidiki lebih lanjut oleh Kantor Kecamatan Fuli sebelum keputusan baru diambil.
Kantor kecamatan mengatakan akan meninjau masalah ini dengan mempertimbangkan pandangan dari kementerian dan pemerintah Kabupaten Hualien, sambil meninjau peraturan yang relevan.
Namun pada saat yang sama, hukum mengharuskan kantor kecamatan atau distrik bertanggung jawab untuk memberhentikan orang yang memiliki kewarganegaraan RRT, sehingga MOI tampaknya memiliki sedikit jalur hukum langsung.
Sementara itu, Deng mengatakan dia belum menerima dokumen resmi atau pemberitahuan terkait kasus ini dan bahwa dia tidak dalam posisi untuk memberikan komentar publik sebelum ada keputusan akhir.
Permasalahan bagi mereka dan warga negara ROC naturalisasi lainnya dari RRT adalah sangat sulit untuk melepaskan kewarganegaraan RRT bagi warga negara ROC naturalisasi.
Di bawah hukum RRT, warga negara Tiongkok yang telah menetap di luar negeri dan dinaturalisasi sebagai "warga negara asing" akan "secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Tiongkok."
Namun, Tiongkok tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, sehingga menyulitkan orang seperti Deng untuk memenuhi syarat sebagai "warga negara asing" di mata Beijing.
Sebelumnya dia mengatakan telah mencoba menghubungi otoritas Tiongkok untuk melepaskan kewarganegaraan RRT-nya namun diabaikan.
Selesai/ML/JC
