Taipei, 7 Juni (CNA) Seorang pria Taiwan hari Jumat (6/6) menuding pemerintah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan ilegal setelah ia kehilangan kewarganegaraannya karena memiliki sertifikat izin tinggal permanen Tiongkok, sementara otoritas mengatakan tekadnya untuk menegakkan hukum tidak boleh digugat.
"Hari ini, saya berbicara dengan hati yang berat tentang interpretasi MAC (Dewan Urusan Tiongkok Daratan Taiwan) bahwa memegang sertifikat izin tinggal permanen Tiongkok melanggar hukum dan layak dicabut kewarganegaraannya," kata Chang Li-chi (張立齊) melalui video yang kemungkinan direkam di Tiongkok.
"Itu menandai akhir dari demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum di Taiwan," kata Chang, menurut video yang disiarkan di "Strait Express", sebuah program isu terkini yang ditayangkan Southeast Television di bawah Fujian Radio Film and TV Group pada Jumat.
Berita tentang pencabutan kewarganegaraan Chang dikonfirmasi wakil kepala dan juru bicara MAC, Liang Wen-chieh (梁文傑), dalam sebuah konferensi pers pada Kamis. Sejak saat itu, kata Liang, Chang harus mengajukan permohonan izin masuk untuk masuk ke Taiwan.
Pada April, MAC mengeluarkan interpretasi baru terhadap Pasal 9-1 Undang-Undang yang Mengatur Hubungan antara Rakyat Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan (UU Lintas Selat), yang memperluas daftar dokumen Tiongkok yang dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Taiwan.
Chang adalah orang pertama yang kewarganegaraannya dicabut berdasarkan interpretasi baru ini, yang menambahkan ketentuan bahwa di samping registrasi rumah tangga, kartu identitas, dan paspor Tiongkok, warga juga tidak boleh memiliki sertifikat izin tinggal permanen Negeri Tirai Bambu.
Menurut Chang, ia adalah warga negara Taiwan pertama yang menerima sertifikat izin tinggal permanen Fujian pada 2024 di bawah proyek provinsi Tiongkok tersebut untuk "Zona Demonstrasi Integrasi dan Pengembangan Lintas Selat."
Chang mengajar di Huaqiao University di Fujian. Sejak menerima izin tinggal, ia telah ditampilkan sebagai contoh promosi proyek tersebut, yang mencakup 10 kebijakan keluar-masuk yang bertujuan memfasilitasi pertukaran antara Fujian dan Taiwan.
Dalam video tersebut, Chang menantang interpretasi hukum baru MAC, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak secara jelas diatur dalam UU Lintas Selat.
Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa berupaya merusak hubungan lintas selat dan memecah belah masyarakat di kedua sisi, mengabaikan peluang pengembangan bagi rekan senegara Taiwan di Tiongkok daratan, kata Chang.
Pada Jumat, MAC mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang "Boleh berilusi atau menantang tekad pemerintah untuk menegakkan hukum."
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa pemerintah akan mencabut kewarganegaraan siapa pun yang terbukti memiliki registrasi rumah tangga di Tiongkok atau memegang sertifikat izin tinggal permanen, kartu identitas, atau paspor Tiongkok, karena hal ini melanggar UU Lintas Selat.
Selesai/JA
