Taipei, 29 Mei (CNA) Mahasiswa Taiwan yang sedang belajar di Harvard University dengan beasiswa dan mengalami kesulitan biaya akibat langkah pembekuan hibah federal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengajukan pinjaman yang dijamin pemerintah Taiwan, kata Kementerian Pendidikan (MOE) pada Rabu (28/5).
Bulan lalu, pemerintahan Trump membekukan sekitar US$3,2 miliar (Rp52,2 triliun) dalam bentuk hibah dan kontrak dengan Harvard University, serta berupaya mencabut kemampuan universitas tersebut untuk menerima mahasiswa internasional, menurut laporan New York Times pada Selasa.
Pada Rabu, Li Tien-chang (李典璋), seorang mahasiswa Taiwan yang saat ini belajar di Harvard, mengatakan kepada CNA melalui telepon bahwa beberapa laboratorium telah terdampak pembekuan dana tersebut.
Meskipun para profesor masih memiliki dana tersisa untuk menutupi pengeluaran, tidak jelas berapa lama mereka dapat terus membayar gaji, yang membuat banyak peneliti cukup cemas, ujarnya.
Lee juga menyebutkan bahwa beberapa mahasiswa yang diterima di Harvard telah mengalami penangguhan beasiswa mereka, menimbulkan kesulitan keuangan yang signifikan.
Ia mengatakan bahwa meskipun beasiswa dan tunjangan asisten pengajar pada akhirnya dipulihkan, mahasiswa tetap menghadapi pengeluaran harian untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi, sehingga bantuan keuangan darurat sangat dibutuhkan.
Pinjaman dijamin pemerintah
Menanggapi dampak tindakan Trump terhadap mahasiswa Taiwan, MOE mengatakan kepada CNA bahwa mahasiswa yang memenuhi syarat -- dari keluarga dengan pendapatan tahunan di bawah NT$2 juta (Rp1,091 miliar) atau dengan lebih dari dua anak yang belajar di luar negeri -- dapat mengajukan pinjaman belajar yang dijamin pemerintah melalui tujuh bank yang ditunjuk di Taiwan.
Batas maksimum pinjaman adalah NT$1,2 juta untuk mahasiswa magister dan NT$2,4 juta untuk mahasiswa doktoral, menurut informasi di situs web Departemen Pendidikan Internasional dan Lintas Selat MOE.
Menurut kementerian, saat ini terdapat 52 mahasiswa Taiwan yang sedang belajar di Harvard, termasuk mereka yang akan memulai studi.
Ketakutan Akan Penangguhan Studi
Sementara itu, beberapa mahasiswa Taiwan di Harvard menyampaikan kekhawatiran kepada CNA tentang meninggalkan AS selama liburan musim panas, karena khawatir mereka tidak dapat kembali dan melanjutkan studi akibat tindakan agresif Trump yang menargetkan Harvard.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei di Boston mengatakan bahwa Harvard telah mengajukan gugatan untuk menantang keputusan pemerintahan Trump, dan seorang hakim federal telah menangguhkan sementara larangan menerima mahasiswa internasional.
Kantor tersebut menyarankan mahasiswa untuk "tetap tenang" dan menunggu pembaruan serta instruksi lebih lanjut dari universitas.
Sementara MOE mengatakan tidak ada mahasiswa Taiwan yang diminta meninggalkan Harvard hingga hari Rabu, kementerian menyatakan bahwa jika larangan tersebut pada akhirnya diberlakukan dan mereka yang terdampak memutuskan kembali ke Taiwan, sudah ada rencana agar mereka dapat menyelesaikan studi.
Rencana tersebut mencakup langkah-langkah darurat yang mungkin disediakan Harvard -- seperti pembelajaran jarak jauh -- atau transfer kredit melalui mekanisme seperti perjanjian pengakuan kredit dengan universitas dalam negeri yang telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Harvard.
Tantangan lain
Selain itu, media AS Politico pada Selasa melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan semua mahasiswa asing yang mendaftar studi di AS menjalani pemeriksaan media sosial, dan bahwa misi luar negeri AS telah diperintahkan untuk menghentikan sementara penjadwalan wawancara baru bagi pelamar visa pelajar.
Lee Yu-jiuan (李毓娟), kepala Departemen Pendidikan Internasional dan Lintas Selat MOE, mengatakan dalam rapat legislatif pada Rabu bahwa, sejauh yang diketahui kementerian, Institut Amerika di Taiwan (AIT) belum menerima instruksi dari pemerintah AS untuk menghentikan wawancara visa pelajar hingga Rabu pagi.
Wawancara visa yang telah dijadwalkan untuk mahasiswa Taiwan masih berjalan sesuai rencana di AIT, yang berfungsi sebagai kedutaan besar de facto AS di Taiwan di tengah tidak adanya hubungan diplomatik resmi, tambah Lee.
Menanggapi permintaan komentar dari CNA, seorang juru bicara AIT mengatakan bahwa penjadwalan janji wawancara visa nonimigran oleh Departemen Luar Negeri AS bersifat dinamis.
"Kapasitas sebuah kedutaan atau konsulat mencerminkan waktu yang dibutuhkan petugas konsuler untuk memproses kasus yang ada di hadapan mereka sesuai dengan hukum AS," ujar juru bicara tersebut.
Sejak 2019, Departemen Luar Negeri AS telah mewajibkan pelamar visa untuk memberikan identitas media sosial pada formulir aplikasi visa imigran dan nonimigran, kata juru bicara itu.
"Kami menggunakan semua informasi yang tersedia dalam proses penyaringan dan pemeriksaan visa. Semua pelamar visa, tanpa memandang jenis visa dan lokasi mereka, terus-menerus diperiksa," tambah juru bicara tersebut.
"Pelamar visa dapat terus mengajukan aplikasi," kata juru bicara itu, seraya mencatat bahwa bagian konsuler terus menyesuaikan jadwal mereka untuk memberikan waktu yang cukup guna memeriksa kasus secara menyeluruh.
Selesai/JA
