Taipei, 4 Okt. (CNA) Tinjauan legislatif atas anggaran pemerintah pusat 2025 masih terhenti pada Jumat (4/10), dengan kubu oposisi di Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) bersikeras agar Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan) merevisi rencana pengeluarannya sebelum membiarkan diskusi berlanjut.
Pada rapat penuh Parlemen hari Jumat, partai-partai oposisi, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang secara kolektif memegang lebih dari setengah dari 113 kursi Parlemen, mendukung mosi untuk membatasi agenda pada pokok-pokok bahasan asli.
Sebanyak 56 dari 106 anggota Parlemen yang hadir memilih mendukung mosi yang diajukan TPP, secara praktis mengesampingkan usulan Fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP) untuk memasukkan tinjauan atas rancangan pengeluaran tersebut.
Rancangan tersebut, yang peninjauannya ditolak untuk ketiga kalinya sejak rapat-rapat baru Parlemen dimulai pada 20 September, akan dikembalikan ke Komite Prosedur untuk diskusi lebih lanjut pekan depan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) mengatakan keputusan para anggota Parlemen tersebut "Mengecewakan dan memfrustasikan."
Menurut KMT dan TPP, mereka menghentikan rancangan tersebut dari pembacaan pertamanya dengan alasan bahwa rencana anggaran yang diselesaikan pada pertengahan Agustus itu tidak mencakup dana yang diperlukan dalam undang-undang yang telah diubah atau resolusi yang disahkan sebelumnya.
Baca berita sebelumnya di sini https://indonesia.focustaiwan.tw/politics/202409200012
Setelah itu, Kabinet mengajukan kembali anggaran pemerintah pusat tersebut untuk ditinjau tanpa membuat perubahan apa pun yang diminta para oposisi.
Sementara anggota Fraksi KMT Sra Kacaw (鄭天財) menyarankan Cho bisa memasukkan anggaran tambahan untuk memecahkan kebuntuan, Cho menjawab bahwa solusi semacam itu tidak layak, karena akan membuat perencanaan anggaran negara tidak berarti.
"Jika proposal atau undang-undang secara otomatis mengarah ke peningkatan pengeluaran, itu akan menghambat perencanaan anggaran masa depan, menyebabkan anggaran membesar tak terkendali," kata Cho.
Rancangan anggaran 2025, berdasarkan hukum saat ini, harus disetujui Parlemen 1 bulan sebelum tahun fiskal baru dimulai pada Hari Tahun Baru. Namun, proses tinjauan sering berakhir di tahun baru, seperti anggaran 2022 dan 2023 yang disahkan Januari.
